 |
| Pangkalan Militer di Natuna |
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, mendukung penguatan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sebagai bentuk menjaga kedaulatan dan menegaskan penegakan hukum nasional di sana.
Sejak Maret lalu, sudah tiga kali kapal ikan ilegal China menjaring ikan dan dikejar serta ditangkap kapal perang TNI AL di perairan zone eksklusif Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Pola operasinya selalu sama, yaitu mereka dikawal kapal-kapal Penjaga Pantai China di zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan itu.
"Dengan menjadikan Natuna sebagai pangkalan militer itu adalah cara kita menegaskan penegakan hukum sekaligus menjaga kedaulatan kita secara bersamaan," katanya, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan pembangunan pangkalan militer itu ada dua hal yang mendasarinya yaitu penegakkan hukum dan masalah kedaulatan.
Menurut dia, kalau masalah pelanggaran Laut China Selatan itu berarti yang harus dilakukan adalah penegakan hukum. "Kalau untuk menjaga kedaulatan jelas harus rundingan kita dengan China," ujarnya.
Dia mengatakan, Komisi I DPR sudah menyetujui pembangunan pangkalan militer di Natuna sejak setahun lalu namun bertahap untuk kemudian menjadi sebuah pangkalan militer yang sangat lengkap.
Politikus PAN itu mengatakan pembangunannya secara bertahap, tahun lalu mulai dengan perpanjangan landasan pesawat, kemudian akan dibahas kembali dan dilakukan secara bertahap dan terus menerus.
"(Dengan keterbatasan anggaran) masih mungkin, ada realokasi anggaran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan, memperkuat atau tidak pangkalan militer Indonesia di Natuna, yang harus dijalankan saat ini adalah solusi damai terkait konflik di Laut China Selatan.
Namun menurut dia, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memiliki efek deteren, artinya harus ada kesiapan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.
"Efek itu baik dari sisi diplomasi dan penguatan pasukan, karena kita bukan pasukan yang memiliki kemampuan menyerang namun kemampuan menyiapkan diri untuk bertahan apabila dalam keadaan terpaksa," ujarnya.
Anggaran Terbatas, Pangkalan Militer Natuna Dibangun Bertahap
Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Hanafi Rais menyatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna telah disetujui parlemen sejak tahun lalu. Pangkalan itu dianggap penting karena perairan Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan, kerap disusupi kapal asing.
“Tahun lalu sudah mulai perpanjangan landasan pacu untuk pesawat. Kemudian akan dibahas lagi dan dilakukan bertahap secara terus-menerus,” ujar Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).
Pembangunan bertahap itu akan berlangsung hingga mencapai wujud pangkalan militer yang komplet, meski ada persoalan keterbatasan anggaran pada kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.
Anggaran Kemhan kini mengalami penurunan. Anggaran yang semula berkisar Rp180 triliun hingga Rp 200 triliun, kini diajukan hanya Rp104 triliun sampai Rp 107 triliun.
Dari total anggaran tersebut, menurut Hanafi, 40 persen akan digunakan untuk kebutuhan rutin, 20 persen untuk belanja barang alias alutsista, dan sisanya untuk belanja modal.
Hanafi mengatakan, pangkalan militer di Natuna dibangun untuk memperkuat penegakan hukum dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran di sekitar Laut China Selatan.
Selain membangun pangkalan militer, ujar Hanafi, perundingan dengan China juga harus terus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara.
Pascainsiden terbaru antara Indonesia dan China di Laut China Selatan, pemerintah RI membentuk tim dengan pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal sebagai ketua. Tim ini akan mencari solusi atas persoalan di Laut China Selatan.
Natuna sejak lama masuk radar pantauan pemerintah karena posisinya yang rawan di tepian Laut China Selatan. Kepulauan di barat laut Kalimantan itu pun kaya minyak bumi dan gas.
September 2014 misal, Komisi I menyetujui usul realokasi anggaran Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan TNI di Natuna. Relokasi anggaran itu diajukan Kemhan melihat intensitas ketegangan di Laut China Selatan yang kerap meningkat.
Pangkalan TNI di Natuna, menurut mantan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, memang tak layak. Fasilitas di sana mesti dikembangkan, dari mulai landasan pacu, hanggar, hingga dermaga kapal perang.
Panglima TNI Akan Kirim Lima Kapal Perang Pengintai ke Natuna
“Alarm” di Natuna kembali berdering pascainsiden penembakan kapal nelayan China oleh TNI Angkatan Laut. Indonesia menyalahkan China yang memasuki zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna, sedangkan China mengklaim perairan itu sebagai zona perikanan tradisionalnya.
“Kami akan mengerahkan lima KRI (kapal perang Republik Indonesia) untuk mengintai (Natuna),” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai rapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, semalam.
Kelima kapal perang yang akan dilengkapi oleh satu pesawat C-212 itu memiliki misi khusus mengamankan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Di dalam ZEE, suatu negara berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
Penembakan dan penangkapan kapal China yang dilakukan armadanya pekan lalu, ujar Gatot, merupakan antisipasi untuk menjaga laut Indonesia. Gatot meyakini langkah yang diambil TNI AL sudah tepat.
Gatot juga mendukung penuh niat Kementerian Pertahanan mengirim drone ke Natuna. Namun rencana tersebut belum terwujud karena masih menunggu anggaran turun.
Drone hendak dibeli dalam jumlah terbatas karena dinilai penting sebagai sumber informasi atas Natuna. Drone-drone tersebut akan merekam gambar perairan Natuna.
“Drone ini masih rencana, belum ada anggarannya, tapi ini kami prioritaskan tahun ini,” kata Gatot.
Rencana mengirim drone ke Natuna dikemukakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada Maret lalu. Saat itu Ryamizard usai menyambangi Kepulauan Natuna dan jengkel melihat kondisi perbatasan Indonesia di sana yang memprihatinkan.
Ryamizard kesal karena gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan. “Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu tidak dijaga. Sudah berapa lama (seperti itu)? Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga.”
Komitmen meningkatkan penjagaan di Natuna juga disampaikan Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Arie Soedewo. Lembaganya akan berkoordinasi dengan TNI AL untuk memperketat keamanan di wilayah ZEE Natuna.
Sumber : http://cnnindonesia.com/nasional/20160622074557-20-140001/komisi-i-tni-akan-bangun-pangkalan-militer-di-natuna/
