 |
| Natuna Milik Indonesia |
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan bahwa perairan Natuna dalam kondisi aman. TNI, kata Gatot, sudah mempersiapkan pengamanan di wilayah tersebut.
"Pengaman sudah siap, tanggung jawab TNI, Saya jamin (aman)," kata Gatot usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD, Irman Gusman, di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016).
Gatot juga menegaskan, tidak perlu ada koordinasi antara Indonesia dan China terkait perairan Natuna.
Menurut Gatot, wilayah tersebut merupakan teritorial Indonesia. "Enggak perlu koordinasi, enggak perlu. Itu wilayah kita sendiri kok. Koordinasi apaan, emang gua pikirin. Pokoknya, Natuna aman. Saya jamin," Tegas Gatot.
Sebelumnya, TNI AL menangkap kapal berbendera China, Han Tan Cou 19038 yang berisi tujuh awak kapal. Kapal tersebut merupakan salah satu dari 12 kapal yang mencuri ikan di kawasan Natuna.
Dalam penangkapan kapal tersebut, Kapal Coast Guard China sempat meminta Han Tan Cou dilepaskan. Namun, permintaan itu tidak digubris.
Dalam protes yang dimuat kantor berita Perancis AFP, Juru Bicara Kemlu China mengatakan perairan Natuna termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka sehingga penangkapan tersebut melanggar hak.
Sementara itu, seperti dikutip dari Kantor Berita Xinhua, China menyebut status Natuna masih belum jelas karena diklaim oleh China dan Indonesia.
Luhut : Kedaulatan Indonesia Tidak Bisa Ditawar!
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aksi penangkapan kapal ikan berbendera China di perairan Natuna pada Jumat (17/6/2016) lalu merupakan wujud sikap tegas pemerintah terkait kedaulatan Indonesia.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan tawar menawar bila ada kapal asing yang melanggar zona teritorial negara Indonesia.
Saat aksi penangkapan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan Kapal Han Tan Cou 19038 karena terdeteksi sedang menjaring ikan di perairan Indonesia.
"Kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar!" ujar Luhut saat ditemui di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Luhut mengatakan saat akan ditangkap, kapal China tersebut tengah menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.
Berdasarkan hukum internasional, zona tersebut bisa dilalui oleh kapal berbendera asing namun dilarang untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti misalnya menangkap ikan.
"Itu kan ZEE Indonesia. Jika hanya pelayaran internasional tidak perlu izin, tapi kalau mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi ya mereka harus izin. Karena itu kami tangkap, sesuai dengan prosedur internasional," kata Luhut.
Selain itu, Luhut juga mengatakan, penangkapan kapal Ikan berbendera China oleh TNI Angkatan Laut tidak menyalahi hukum internasional. Berdasarkan UNCLOS 1982, kata Luhut, semua negara termasuk Indonesia, berhak melakukan penegakan Hukum di perairannya termasuk ZEE.
"Pak Hasjim Djalal (pengamat hukum internasional) sudah memberikan penjelasan ke kami, bahwa posisi Indonesia kuat secara hukum internasional," ungkap dia.
Rencananya, Kamis (23/6/2016) besok, Luhut akan mendampingi Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kunjungan Presiden besok membawa pesan bahwa perairan Natuna adalah wilayah Indonesia dan tak bisa diganggu gugat oleh negara manapun, termasuk China.
"Sebagai kepala pemerintahan, Presiden ingin menegaskan bahwa Natuna adalah kedaulatan Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Selain Luhut, Presiden juga akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
"Presiden ingin menegaskan Natuna adalah NKRI dan itu sudah final," kata Pramono.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/06/22/20273001/panglima.tni.sebut.tak.perlu.ada.koordinasi.dengan.china.karena.natuna.milik.ri
