 |
| Helikopter AW 101 India |
Sebelum helikopter AW 101 menjadi kontroversi di Indonesia, helikopter serupa ternyata sudah menjadi masalah di India. Kasusnya bermula atas pembelian AW 101 sebagai helikopter VVIP untuk Perdana Menteri India dan para pejabat tinggi lainnya.
Pembelian tersebut akhirnya dibatalkan pada 2013 karena adanya aroma suap di balik deal antara Angkatan Udara India dan pabrikan Agusta Westland. Padahal kontraknya sendiri sudah ditandatangani senilai US$550 juta untuk 12 helikopter yang ditandatangani pada 2010, dan tiga helikopter AW 101 sudah diserahkan. Akhirnya, 3 unit AW 101 tersebut mangkrak di pangkalan udara Delhi, kurang lebih mirip nasibnya dengan AW 101 yang sudah didatangkan ke Indonesia.
Atas kecurigaan terjadinya korupsi di balik pembelian AW 101 India, Central Bureau of Investigation atau KPK nya India melancarkan sejumlah penyelidikan mendalam. Dan akhirnya CBI pun menaikkan penyidikan ke tahapan penuntutan, dimana mantan KSAU India SP Tyagi dan sembilan orang lainnya diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi. SP Tyagi sendiri sempat lolos tahun lalu ketika ia ditangkap dan ditahan, namun bebas dengan jaminan.
Selain Tyagi, CBI juga menuntut keponakan sang mantan KSAU, wakil KSAU Marsekal JS Gujral, pengacara Gautam Khaitan, dan tentu saja cukong perantara antara Agusta Westland dan AU India bernama Michael James yang merupakan warga negara Inggris. Selain James ada lagi perantara bernama Carlo Gerosa dan Guido Haschke. Ditengarai bahwa atas kontrak ini, sepuluh orang tersebut diuntungkan sampai US$55 juta.
CBI menyatakan dalam tuntutannya bahwa Marsekal Tyagi telah bersekongkol untuk menurunkan spesifikasi yang diminta untuk helikopter VVIP, dari yang tadinya 6.000 meter menjadi hanya 4.500 meter sehingga menguntungkan AW 101. Berbagai organisasi dan badan pemerintah lain yang terkait dengan pembelian sudah menentang penurunan spesifikasi ini, tetapi sang Kepala Staf tetap bergeming.
Akibat penurunan spek ini, CBI menyatakan bahwa Agusta Westland bisa mengikutkan AW 101, dan negara dirugikan sebesar 398,21 juta Euro atas masuknya AW 101. CBI juga berhasil menelusuri aliran uang suap tersebut ke rekening-rekening di Mauritius, Singapura, Tunisia, dan Inggris. Adalah pengacara Gautam Khaitan yang 'berjasa' menyediakan sejumlah perusahaan kosong yang dibayar sebagai konsultan oleh AU India dan Agusta Westland untuk mengurus pembelian helikopter VVIP tersebut.
Dengan pengajuan tuntutan ini, hanya selangkah lagi sampai pengadilan khusus anti korupsi dibuka untuk mengadili komplotan koruptor helikopter militer India tersebut. Harapannya tentu saja, ada keadilan dan proses transparansi untuk proses pengadaan produk militer untuk India kedepannya. (Aryo Nugroho)
