Lima Perwira TNI Tolak Naik Pangkat Usai Bebaskan Sandera di Tembagapura

Irvan Dwi P    11/20/2017    Radar Indonesia , TNI AD    2 comments   

Kenaikan Pangkat 

Sebanyak 58 prajurit TNI naik pangkat karena berhasil membebaskan 1.300 warga yang dilokalisasi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, ada lima perwira TNI menolak kenaikan pangkat luar biasa tersebut.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, kelima perwiranya menolak dinaikkan pangkat karena mereka menganggap tidak pantas mendapatkan penghargaan sebesar itu, sebab keberhasilan operasi pembebesan sandera di Kampung Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua adalah berkat kerja keras anak buahnya.

Kelima perwira berjiwa kesatria tersebut adalah Lettu Inf Shofa Amrin Fajrin selaku Komandan Bantuan Kompi Senapan B; Lettu Inf Agung Damar P selaku Danunit 2/1/1/13 Kopassus; Lettu Inf Sukma Putra Aditya selaku Danunit 2 Bakduk 812 Sat-81 Kopassus; Kapten Inf Sandra SP selaku Danki Intai Tempur; dan Lettu Inf Akhmad Zainuddin selaku Danyon Taipur 1/A.

Usai memimpin upacara kenaikan pangkat di Kampung Utikini, Tembagapura, Gatot membeberkan, kelima perwira tersebut menyampaikan langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono bahwa mereka tidak bersedia menerima penghargaan.

Sebab, menurut mereka, keberhasilan operasi pembebasan sandera di wilayah Tembagapura adalah keberhasilan anak buahnya dan sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai komandan memimpin operasi.

"Kelima perwira ini menyampaikan kepada Bapak Kasad, bukan kepada saya. Menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah milik anak buahnya. Jadi, sepantasnya kenaikan pangkat hanya anak buahnya, bukan perwiranya," tutur Gatot, Minggu (19/11/2017).

Meski menolak kenaikan pangkat, kelima perwira TNI tersebut mengaku siap bertanggung jawab jika operasi militer pembebasan sandera yang dilaksanakan beberapa hari lalu gagal. "Tetapi kalau gagal, tanggungjawab kami (kelima perwira),” ujar Gatot meniru ucapan kelima perwiranya.

Mendengar jawaban itu, Gatot mengaku terharu dan bangga dengan sikap kestria kelima perwiranya. “Itulah yang membuat saya terharu, luar biasa mereka," ujarnya.

Meski mereka menolak naik pangkat, Gatot mengatakan dirinya sebagai pimpinan TNI tetap akan memperhatikan dan mengapresiasi keberhasilan anak buahnya.

"Tetapi kami memperhatikan juga pendidikan mereka. Jadi mereka tidak mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa bukan karena bukan haknya, tetapi karena mereka meminta. Karena keberhasilan hanya milik anak buah dan kegagalan menjadi tanggung jawab mereka," terang Gatot.

Dapat Teror, 1.000 Masyarakat Lokal Papua Juga Minta Dievakuasi

Sekitar 800-1000 orang masyarakat lokal di Kampung Banti dan Utikini, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, meminta untuk diungsikan dari kampung tersebut kepada apparat TNI dan Polri.

“Hari ini, mereka menelepon Kapolda Papua untuk meminta dievakuasi, karena mereka semakin trauma dan ketakutan atas intimidasi yang terjadi selama tiga minggu terakhir,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Minggu (19/11/2017).

Kamal menerangkan, setidaknya ada 800-1.000 orang di dua kampung itu yang meminta dievakuasi. Namun, sampai saat ini aparat TNI dan Polri belum mengambil keputusan, mengingat tak ada jaminan tempat tinggal yang biasa diberikan kepada mereka.

“Kalau mereka kita bawa ke Timika, maka kita harus siapkan tempat tinggalnya. Jadi, kemungkinan besok pimpinan akan memberikan keputusan atas permintaan mereka,” pungkasnya.

Akan tetapi, lanjut Kamal, kalau mereka tak juga dievakuasi, aparat akan mengirimkan logitstik atau bahan makan.

“Selain itu kami juga berupaya untuk membuka kembali akses kesehatan dan pendidikan di sana, namun kita mau memasikan keamanan mereka dulu, dengan dibuatnya posko terpadu” katanya.

Juru Bicara Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhamad Aidi menegaskan, warga yang meminta untuk dievakuasi lantaran tak ada lagi sumber perekonomian di sana, sehingga menyulitkan masyarakat setempat mendapat akses bahan makanan.

“Di kampung itu, sebelumnya masyarakat non Papua yang bedagang, sehingga masyarakat setempat bisa mengakses kebutuhan sehari. Pasca mereka di intimidasi dan juga dievakuasi, maka tak ada lagi akses perekonomian disana, sehingga masyarakat setempat mengalami kesulitan dan meminta dievakuasi,” katanya.

Tak ada bantuan pemda

Aidi mengungkapkan, sampai sejauh ini tak ada keterlibatan pemerintah daerah untuk membentu masyarakat di sana. Apalagi, sampai sejauh ini tak ada kabar keberadaan Bupati Mimika, yang diduga masih berada di Amerika.

“Kalau kita evakuasi, kemana akan kita bawa mereka, ini bukan hanya menyangkut penampungan, melainkan tempat tinggal, akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Harus ada pemerintah, untuk mengatasi hal ini,” katanya.

Bahkan Aidi menyampaikan, sejauh ini logistik bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat selama di isolasi oleh Kelompok KKB, hanya polri dan Freeport yang menyiapkannya.

“Anggaran besar telah dikeluarkan Polri untuk memberikan logistik kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah masih belum turun tangan,” katanya.

Sumber : www.kompas.com