Benny Wenda, pentolan separatis Papua Barat yang diberi suaka politik oleh Oxford, Inggris, meminta Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison intervensi dengan mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap demonstran pro-kemerdekaan. Ini merupakan aksi kesekian kali Wenda dalam upayanya untuk melepaskan provinsi wilayah timur itu dari Indonesia.
 |
| Papua Bagian dari NKRI |
Dia mengatakan PM Morrison harus tampil bersuara soal apa yang terjadi di Papua Barat atau mengambil risiko yang mengubah situasi Papua Barat menjadi "Timor Leste berikutnya".
Wenda menyampaikan hal itu kepada SBS News dari Oxford, tempat dia melarikan diri pada tahun 2003 setelah bebas dari hukuman penjara 25 tahun karena keterlibatannya dalam protes pro-kemerdekaan. Dia mengatakan situasi di Papua Barat "sangat mirip" dengan perjuangan berdarah untuk kemerdekaan Timor Leste 20 tahun yang lalu.
"Itulah sebabnya saya menyerukan intervensi PBB karena saya tidak ingin ini berakhir seperti Timor Timur (Timor Leste)," katanya.
"Saya berharap Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan tentang situasi saat ini. Kami perlu Australia untuk keluar dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di Papua Barat," katanya lagi.
Pemerintah Indonesia telah menegaskan situasi di Papua dan Papua Barat sudah kondusif. Masyarakat di wilayah timur Indonesia itu menyatakan tidak akan berdemonstrasi dengan kekerasan lagi dan mengaku telah tertipu kelompok yang mendompleng aksi mereka.
Wenda, yang merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat, berharap rakyat Australia akan keluar untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat dengan cara yang sama mereka lakukan untuk Timor Leste.
Sekadar diketahui, ketika muncul tuntutan referendum kemerdekaan Timor Leste pada Agustus 1999, militer Indonesia dikerahkan. Sebagai tanggapan, Australia dengan cepat melakukan intervensi dengan mengerahkan pasukan resmi PBB yang dikenal sebagai INTERFET (Pasukan Internasional Timor Lorosae), yang sebagian besar terdiri dari personel Pasukan Pertahanan Australia, untuk membangun dan memelihara perdamaian di sana.
"Apa yang terjadi, Indonesia melakukan genosida dan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan," tuduh Wenda. Militer Indonesia membantah tuduhan semacam itu. Begitu juga dengan misi Indonesia di PBB.
"Berapa banyak orang yang perlu dibunuh agar PBB melakukan intervensi, untuk datang ke Papua Barat dan melihat apa yang terjadi?," ujar Wenda.
Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada SBS News bahwa Canberra mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas provinsi Papua dan Papua Barat.
"Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia," kata DFAT dalam sebuah pernyataan.
Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara.
Damien Kingsbury: PBB Akui Wilayah Papua Barat Sah Milik Indonesia, Australia Tak Bisa Ikut Campur
Damien Kingsbury, seorang pakar keamanan Asia Tenggara di Universitas Deakin, mengatakan bahwa Australia tidak mungkin dapat ikur campur soal Papua Barat. Alasannya, PBB resmi mengakui wilayah itu bagian dari Republik Indonesia dan Canberra sudah terikat Perjanjian Lombok dengan Jakarta.
"Australia tidak mungkin meminta PBB untuk campur tangan dengan cara apa pun karena sejumlah alasan, yang paling tidak adalah Perjanjian Lombok yang menghalangi keterlibatan Australia dalam masalah Papua Barat dan menghormati kedaulatan Indonesia," katanya kepada SBS News, yang dikutip Rabu (4/9/2019).
"Papua Barat diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia. Timor Timur tidak pernah diakui oleh PBB sebagai bagian dari Indonesia dan itu adalah perbedaan mendasar yang membuat penyelesaian masalah Papua Barat jadi jauh lebih sulit," ujarnya.
Komentar Kingsbury itu sebagai respons atas pernyataan pentolan separatis Papua Barat, Benny Wenda, yang meminta Perdana Menteri Australia Scott Morrison bersuara atas apa yang terjadi di wilayah timur Indonesia tersebut. Wenda ingin Morrison mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap para demonstran pro-kemerdekaan.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia mengatakan kepada SBS News bahwa Canberra mengakui integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia atas provinsi Papua.
"Posisi kami jelas ditentukan oleh Perjanjian Lombok antara Indonesia dan Australia," kata DFAT dalam sebuah pernyataan.
Perjanjian Lombok adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang menguraikan kewajiban keamanan masing-masing negara.
Juru bicara Partai Buruh untuk urusan luar negeri, Penny Wong, mengatakan kepada SBS News bahwa partainya "sangat prihatin" tentang laporan kekerasan yang sedang berlangsung, tetapi sepenuhnya menghormati integritas wilayah Indonesia.
"Kami menyerukan agar tenang dan menahan diri, dan sangat mendesak untuk menghormati hak asasi manusia," katanya.
"Rasa hormat untuk integritas teritorial satu sama lain diabadikan dalam Perjanjian Lombok, yang tetap menjadi landasan kerja sama keamanan antara kedua negara kami," katanya.
Pernyataan politisi Partai Buruh itu muncul ketika tiga warga Australia tiba di Sydney pada hari Selasa setelah dideportasi dari Indonesia karena berpartisipasi dalam protes pro-kemerdekaan.
Tom Baxter, 37, Danielle Joy Hellyer, 31, dan Ruth Cobbold, 25, ditangkap oleh pasukan keamanan Indonesia bersama dengan Cheryl Davidson, 36, setelah bergabung dengan protes di luar kantor wali kota di Sorong, Papua Barat, pada 27 Agustus. Keempat orang itu memegang bendera Bintang Kejora kecil.
Davidson diperkirakan akan meninggalkan Bali dan menuju Australia pada hari Rabu (4/9/2019). (Muhaimin)
Sumber : sindonews.com
