Tiongkok sedang meninjau rancangan undang-undang (RUU) yang akan membuat penjualan senjata Tiongkok terkendali dengan baik, suatu tindakan yang dilakukan pada saat Beijing mulai menguasai teknologi militer terkemuka dunia yang seharusnya tidak jatuh ke tangan yang salah, kata para pakar.
 |
| Senjata Produksi China |
Rancangan undang-undang tersebut mencantumkan barang, teknologi, dan layanan "yang terkait dengan pemenuhan kewajiban internasional Tiongkok dan menjaga keamanan nasional Tiongkok" sebagai barang yang dikendalikan ekspornya termasuk barang penggunaan ganda militer-sipil, produk militer dan produk yang berhubungan dengan nuklir, China News Service melaporkan pada hari Senin (23/12).
Rancangan itu diserahkan pada hari Senin ke Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 Tiongkok untuk dipertimbangkan, kata laporan itu.
Menteri Perdagangan Tiongkok Zhong Shan mengatakan langkah-langkah pengendalian ekspor Tiongkok relatif tersebar dan tidak dioptimalkan, menghasilkan serangkaian item yang dikendalikan dan langkah-langkah pengendalian yang tidak sepenuhnya timbal balik dan seimbang dengan negara lain, yang berarti diperlukan undang-undang baru, menurut laporan itu.
Rancangan itu dirumuskan berdasarkan pengalaman masa lalu dan praktik internasional, dan fleksibel, kata laporan itu.
Rancangan undang-undang ini memberdayakan otoritas terkait untuk mengevaluasi negara atau wilayah yang ditunjuk dan menetapkan tingkat risiko yang sesuai untuk pengendalian ekspor.
RUU itu juga dapat melarang ekspor suatu barang, atau ke negara, wilayah, orang atau organisasi tertentu.
Li Daguang, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat di Beijing, mengatakan kepada Global Times pada hari Senin (23/12) bahwa rancangan undang-undang itu muncul pada saat Tiongkok melihat perkembangan pesat dalam sains dan teknologi, dan beberapa teknologi tidak lagi tertinggal dari negara-negara Barat.
Rancangan itu dapat melindungi teknologi sensitif dan melindungi keamanan nasional, seperti halnya negara-negara Barat memblokir Tiongkok dari mengimpor teknologi militer canggih dari mereka, kata Li.
Tiongkok juga tidak akan membiarkan senjata berbahaya jatuh ke tangan orang yang salah yang bisa menggunakannya untuk menyabot perdamaian, sebuah langkah untuk memenuhi kewajiban internasional Tiongkok, kata Li.
Xu Guangyu, penasihat senior Asosiasi Perlucutan dan Pengendalian Senjata Tiongkok, mengatakan kepada Global Times bahwa rancangan undang-undang itu, jika disahkan, juga akan menjadi perlawanan yang penting bagi tuduhan salah negara-negara Barat tentang penjualan senjata Tiongkok.
Menyiapkan hukum transparan sesuai dengan praktik internasional dan menindaklanjutinya akan mempromosikan citra positif untuk penjualan senjata Tiongkok, kata Xu.(Angga Saja-TSM)
Sumber : eng.chinamil.com.cn
Sumber : eng.chinamil.com.cn
