radarmiliter.com - Pelanggaran wilayah teritorial udara oleh pesawat asing, terutama pesawat tempur, dinilai menjadi salah satu tantangan terdekat yang harus diantisipasi TNI Angkatan Udara (AU). Perlu upaya negosiasi dengan negara terkait dan penguatan kekuatan yang dilakukan secara bersamaan untuk mengatasi hal tersebut.
"Pelangaran wilayah teritorial udara salah satu tantangan kita oleh pesawat asing, terutama pesawat tempur," ujar pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LSPSSI), Beni Sukadis, lewat pesan singkat, Rabu (24/2).
 |
| Jet Tempur Dassault Rafale |
Menurut dia, kekuatan yang dimiliki pemerintah saat ini belum cukup untuk mengatasi hal tersebut dengan baik. Masih perlu dilakukan sejumlah upaya agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu dapat diantisipasi dan tak terjadi kembali ke depannya. Salah satu upaya yang diperlukan ialah melakukan negosiasi dengan negara terkait.
"Saat ini jelas belum cukup, perlu dilakukan negosiasi dengan negara tetangga yang sering melakukan pelanggarsn tersebut. Tapi negosiasi tanpa detterent effect (efek gentar) itu sama saja sia-sia," kata dia.
Dalam membuat efek gentar itu diperlukan penguatan kekuatan yang dimiliki oleh TNI AU. Beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, menyatakan, realisasi akuisisi berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern akan mulai dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2024.
Beni menyatakan, sejatinya untuk saat ini masih terlalu dini untuk menganggap mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebab, terdapat persoalan keadaan keuangan dalam pembelian alutsista modern yang hendak digunakan TNI AU itu. Namun, dia merasa rencana pengakuisisian pesawat multirole combat aircraft (MRCA) F-15EX dan Dassault Rafale tetap perlu diapresiasi.
"Dengan keterbatasan ini rencana ini perlu diapresiasi karena kalau melihat spesifikasi teknis kedua pesawat sangat memenuhi syarat dalam meningkatkan dan menunjang kapablitas pertahanan nasional," jelas dia.
Kemampuan pesawat-pesawat itu, di antaranya memiliki twin engine, multirole combat, perangkat perang elektronik, dan persenjataan yang canggih. Menurut Beni, pemilihan pesawat-pesawat dengan kemampuan tersebut merupakan pilihan yang tepat. Dia pun merasa yakin para penerbang TNI AU akan dapat menggunakannya dengan baik.
"Saya yakin penerbang kita bisa beradaptasi dengan alutsista standar NATO, karena di TNI AU persentase senjata asal NATO besar, lebih dari 70 persen," ungkap Beni.
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo sebelumnya telah menyebutkan, upaya mendapatkan alutsista terbaik yang memenuhi operational requirement, aspek commonality, mendapatkan transfer of technology, serta sesuai dengan kemampuan negara dan kondisi TNI AU sudah menunjukkan titik terang. Akuisisi berbagai alutsista modern akan dilaksanakan bertahap hingga 2024.
"Mulai tahun ini hingga tahun 2024, kita akan segera merealisasikan akuisisi berbagai alutsista modern secara bertahap," ungkap Fadjar dalam sambutan pada Rapim TNI AU di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/2) lalu.
Dia menerangkan, ada sejumlah alutsista modern yang akan diakuisisi secara bertahap itu. Salah satunya ialah pesawat multi-role combat aircraft F-15EX dan Dassault Rafale. Pesawat F-15EX merupakan pesawat buatan Amerika Serikat (AS) dan pesawat Dassault Rafale merupakan pesawat buatan Prancis.
Selain dua jenis pesawat tersebut, alutsista yang juga akan direalisasikan pengakuisisiannya untuk TNI AU ialah radar GCI3, pesawat berkemampuan airborne early warning, pesawat tanker berupa multirole tanker transport, pesawat angkut C-130 J, UCAV berkemampuan MALE, dan berbagai alutsista lainnya.
"Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam waktu dekat, kita juga akan melaksanakan modernisasi berbagai pesawat tempur TNI AU, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ini," kata Fadjar.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin, menyatakan, TNI AU memang memerlukan pembelian alutsista tersebut. Itu diperlukan untuk memenuhi rencana strategis (renstra) ketiga terkait minimum essential force (MEF).
Dia mengatakan, program pembelian alutsista yang mencakup radar dan pesawat tempur dengan kemampuan mutakhir itu harus dilalukan secara fokus. Kedua alutsista itu akan saling berkaitan dalam penggunaannya ke depan, yang mana radar ia sebut sebagai CCTV untuk memantau semua area negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Program itu harus difokuskan. Karena apa, radar itu kan CCTV, kita berharap seluruh wilayah NKRI ini bisa di-cover dengan CCTV-nyalah, oleh radar. Lalu kalau ada ancaman kita harus punya pesawat yang bisa intersep, yakni pesawat tempur," kata Hasanuddin lewat sambungan telepon, Rabu (24/2).
Hasanuddin enggan membahas soal merek dan di mana pesawat jet tempur yang akan dibeli itu dibuat. Menurut dia, yang pasti pesawat jet tempur itu haruslah yang terbaik serta memiliki teknologi yang bagus, dan yang mengetahui hal tersebut secara pasti ialah TNI AU sendiri.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang B, mengatakan pesawat tempur Rafale memang salah satu pesawat yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan TNI AU. Pesawat itu merupakan salah satu pesawat yang masuk ke dalam daftar opsi yang TNI AU miliki.
"Pesawat Rafale merupakan salah satu platform di antara berbagai opsi lainnya, yang memenuhi kriteria kebutuhan TNI AU," ujar Gilang saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (18/2).
Dia menjelaskan, TNI AU berpandangan, akuisisi multirole combat aircraft alias pesawat tempur yang mampu melaksanakan beberapa kemampuan sekaligus memang diperlukan. Menurut dia, TNI AU mengajukan kebutuhan operasional dan spesifikasi teknis pesawat-pesawat tersebut.
"Pesawat apa yang kita terima nanti, menjadi kewenangan Kementerian Pertahanan, yang tentunya disesuaikan juga dengan berbagai faktor seperti situasi politik global dan kebijakan negara," kata dia.
Gilang menjelaskan, kewenangan dan tugas TNI AU adalah menyiapkan sumber daya manusianya, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kemampuannya. Selain itu, TNI AU juga mempunyai tugas menyiapkan infrastruktur untuk memastikan kesiapan operasional alutsista tersebut dalam menjaga kedaulatan negara. (Ronggo Astungkoro)
Sumber : republika.co.id
