 |
| Bendera Palestina |
Indonesia menyerukan reformasi di Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai cara agar PBB mampu memerdekakan Palestina. Seruan itu disampaikan Kepala Perwakilan Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, Jumat (18/12/2015).
Menurut Desra, hak veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB, seperti Amerika Serikat (AS) telah menjadi sandungan utama bagi PBB untuk bisa membantu Palestina menjadi negara merdeka.
”Kalau kita lihat dengan struktur yang ada, AS punya veto dan apa pun usulan mengenai yang merugikan Israel pasti akan diveto (oleh AS). Jadi kita harus mereformasi DK PBB," ucap.
Dia melanjutkan, kepemilikan hak khusus itu bukan hanya menghambat PBB untuk memerdekakan Palestna, tapi juga sejumlah masalah lain di dunia.
”Kenapa ada masalah Suriah? Kenapa PBB tidak bisa berbuat apa-apa untuk Yaman? Demikian juga Libya, karena apa? Ada struktur di majelis umum PBB yang dinamakan veto sangat merugikan dan juga menyebabkam PBB tak bisa lakukan apa-apa,” imbuh dia.
Reformasi di tubuh DK PBB sejatinya sempat mengemuka beberapa kali. Terakhir, Prancis yang juga merupakan anggota tetap DK PBB sekaligus pemegang hak veto turut menyuarakan reformasi di badan paling berpengaruh di PBB itu.
RI Sayangkan Myanmar dan Singapura Belum Akui Palestina
Indonesia diminta untuk mendekati dan membujuk Myanmar dan Singapura untuk turut mengakui kedaulatan Palestina. Saat ini, hanya tinggal dua negara tersebut di ASEAN yang belum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Permintaan itu disampaikan oleh Kepala Perwakilan Indonesia di PBB yang juga Wakil Ketua Komisi Palestina di PBB, Desra Percaya. Dia menyayangkan sikap kedua negara tersebut yang masih belum mengakui Palestina sampai saat ini.
”Itu adalah rekomendasi saya karena saat ini Palestina sudah diakui 137 negara, sangat disayangkan dari ASEAN ada dua negara yang belum mengakui Palestina," ucap Desra pada Jumat (18/12/2015).
"Dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Komisi Palestina agar Indonesia juga membantu melobi Myanmar dan Singapura untuk mengakui Palestina,” imbuh dia.
Singapura sendiri diketahui merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu diduga menjadi alasan mengapa Negeri Singa itu belum mengakui kedaulatan Palestina.
Dubes Palestina untuk PBB Apresiasi Dukungan Indonesia
Duta Besar dan Pengamat Tetap Negara Palestina untuk PBB Dr. Riyad Mansour, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan luar biasa dari rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.
”Indonesia telah memberikan pengakuan bagi kedaulatan Palestina, terbukti dengan dibukanya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta,” ujarnya dalam Lecture of Civilisation (Kuliah Peradaban) di Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Komunitas internasional juga terus menunjukkan dukungan bagi Palestina. Buktinya, bendera Palestina sekarang berkibar di markas PBB. ”Konvensi-konvensi internasional menjadi melekat bagi rakyat Palestina, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan lainnya, termasuk untuk menyeret Israel ke Mahkamah Internasional,” ujarnya.
Dr. Mansour mengatakan bahwa, perundingan bilateral selama 20 tahun lebih dengan Israel tidak membuahkan hasil apa pun karena niat tidak baik dari pihak Israel.
Blokade, pembangunan pemukiman ilegal dan aksi kekerasan dari militer Israel, sambung dia, telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Rakyat Palestina juga menderita berbagai permasalahan sosial, di antaranya pengangguran di kalangan generasi yang sangat tinggi di Yerusalem Timur.
”Ada dua hal yang kita tuntut saat ini, yang pertama hentikan aksi kekerasan militer Israel, dan yang kedua adalah keterlibatan internasional, karena kami tidak lagi bisa mempercayai pihak Israel,” ujar Dr. Mansour dalam diskusi yang dipandu Alpha Amirachman, PhD, Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civlisation (CDCC).
Sementara itu, Ketua CDCC Profesor Din Syamsuddin dalam sambutannya menegaskan kembali dukungan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Din yang juga menjabat sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina ini mengimbau rakyat Indonesia agar memberikan bantuan secara resmi melalui Kedutaan Besar Palestina yang bekerjsasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Sumber : http://international.sindonews.com/read/1070465/40/indonesia-reformasi-dk-pbb-cara-merdekakan-palestina-1450423200
