 |
| Isu Laut China Selatan |
Pemerintah Jepang berharap Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, bisa melakukan sesuatu yang lebih terkait isu Laut China Selatan (LCS) karena menyangkut kepentingan banyak negara ASEAN. Jepang menilai Indonesia terlalu pendiam terkait konflik tersebut, padahal Indonesia bisa memainkan peran penting untuk mengatur posisi ASEAN.
“Dua minggu lalu, Ibu Retno melakukan pidato kebijakan luar negeri. Dia dengan jelas mengatakan Pulau Natuna milik Indonesia. Itu saja, tidak lebih. Tidak ada pesan lagi terkait isu itu. Kami berharap ada lebih dari itu,” kata Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kozo Honsei, saat berkunjung ke kantor Berita Satu Media Holdings di Jakarta, Rabu (20/1).
Kozo mengatakan Indonesia memang bukan salah satu pihak yang bersengketa dalam LCS, tapi bukan tidak mungkin ekskalasi konflik meluas sampai Indonesia. Negara ASEAN yang terlibat langsung konflik itu antara lain Filipina dan Vietnam.
"Saya pikir, Indonesia tidak hanya punya sekretariat ASEAN di Jakarta, tapi juga kekuatan kebijakan luar negeri tradisional yang bisa dipakai untuk mengatur posisi kuat (ASEAN) dalam isu ini," kata Kozo, yang baru menempati jabatannya sebagai wakil dubes.
Dia menambahkan konflik LCS pertama kali didiskusikan di tataran ASEAN atas inisiatif Mantan Menlu RI Marty Natalegawa. Menurutnya, Marty kala itu bersikap lebih aktif untuk berkoordinasi dengan banyak bangsa ASEAN.
“Mungkin negara lain seperti Indonesia akan mengalami konflik seperti itu di masa depan jika mereka tidak melakukan apa pun,” katanya.
Kozo mengatakan China sedang berusaha memperluas lautnya, sehingga nantinya kapal ikan China pun bisa datang ke Indonesia. “Zona ekonomi eksklusif Indonesia bisa menjadi kawasan yang kontroversial,” ujarnya.
Menurutnya, Jepang mungkin saja membawa perselisihan LCS ke pengadilan internasional seperti yang dilakukan oleh Filipina. “Kami harus melakukan sesuatu,” tambahnya.
Sekretaris Kedua Bidang Informasi dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Eriko Nakano, mengatakan Indonesia bisa memainkan peran penting untuk menjembatani ASEAN dan China. Dia mengatakan isu LCS seharusnya tetap dibicarakan, meskipun hubungan ekonomi antara Indonesia dan China sangat erat.
“Kami khawatir, Indonesia tetap pendiam tentang isu LCS ini. Tapi seharusnya melakukan sesuatu atau sikap lebih tegas, lebih jelas tentang isu ini,” kata Eriko,
Jepang Ingin Indonesia Lebih Aktif Tangani Isu Laut China Selatan
Pemerintah Jepang menilai Pemerintah Indonesia kurang tegas dalam merespons isu Laut China Selatan. Penilaian Pemerintah Jepang ini muncul setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno L.P Marsudi menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan 2016 di Jakarta, Kamis (7/1).
Sebaliknya Jepang dibuat bingung dengan sikap Indonesia yang lebih perhatian terhadap isu nuklir Korea Utara dibandingkan isu Laut China Selatan. Dalam Pernyataan Pers Tahunan, Menlu Retno juga dengan tegas meminta Korea Utara untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait nuklir.
Menurut Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei, sikap Indonesia di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih tegas terkait Laut China Selatan. “Sewaktu Menlu masih dijabat Marty Natalegawa, Indonesia banyak melakukan koordinasi dengan negara-negara Asean. Kita mengharapkan Indonesia yang sekarang seperti itu dalam menangani isu Laut China Selatan,” ujar Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei saat berkunjung ke kantor Berita Satu Media Holdings di Jakarta, Rabu (20/1).
Dia mengatakan, saat menyampaikan pernyataan pers tahunan Menlu Retno hanya mengatakan Pulau Natuna adalah milik Indonesia. “Tidak ada lagi pesan mengenai isu ini. Kami sebenarnya berharap Indonesia bersikap lebih tegas,” tambahnya.
Menurut Honsei Indonesia sekarang memang tidak terlibat konflik Laut China Selatan secara langsung dengan China. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa di masa depan China akan mengganggu wilayah laut Indonesia karena letak Pulau Natuna berdekatan dengan wilayah yang disengketakan.
“China sedang memperluas wilayah lautnya, nantinya kapal ikan China bisa datang ke Indonesia. Jika wilayah Indonesia menjadi konflik maka ZEE (zona ekonomi eksklusif) akan menjadi area kontroversial buat Indonesia,” ujar Honsei.
Seketaris Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Eriko Nakano, yang mendampingi Honsei, menambahkan Indonesia harus dapat memisahkan masalah ekonomi dengan konflik Laut China Selatan. Mengingat saat ini hubungan Indonesia-China sedang 'mesra'.
“Ada kemungkinan China membesarkan wilayah lautnya sendiri. Di masa depan bisa saja China mengklaim laut indonesia sebagai lautnya. Jika Indonesia baru bergerak disaat wilayahnya diklaim China, hal itu akan menyusahkan Indonesia,” pungkas dia.
Sementara itu, saat dihubungi Investor Daily, Menlu Retno membantah tudingan Wakil Dubes Jepang untuk Indonesia bahwa pemerintah tidak tegas dalam konflik Laut China Selatan.
“Indonesia telah menegaskan posisinya dalam berbagai macam kesempatan. Posisi sudah sangat jelas dan tegas bahwa posisi kita adalah netral,” ujar Retno melalui pesan singkat, Rabu.
Sumber : http://www.beritasatu.com/dunia/343167-jepang-indonesia-terlalu-pendiam-dalam-isu-laut-china-selatan.html
