 |
| Latihan Pembebasan Sandera TNI |
DPR menyarankan Pemerintah Filipina mengizinkan TNI atau pasukan Indonesia dalam membantu membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masalah pembebasan 10 WNI itu karena saat ini Pemerintah Filipina belum mengizinkan Indonesia mengirimkan pasukan untuk membantu pelepasan sandera.
"Mereka beralasan bahwa menurut konstitusi Filipina 1987, pangkalan militer, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperbolehkan berada di Filipina," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/4/2016).
Dia menambahkan, dalam konteks hukum internasional sebenarnya sikap Pemerintah Filipina tersebut masih bisa dinegosiasikan.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, ada tiga hal yang bisa dijadikan alasan pelibatan Indonesia dalam pembebasan sandera,
"Pertama adalah kawasan hutan Tipo Tipo, Basilan memang secara de facto dikuasai oleh kelompok Abu Sayyaf, sehingga pengiriman pasukan asing dalam hal ini Indonesia dapat disamakan dengan pengiriman ke daerah yang tidak ada kekuasaan seperti halnya Somalia," ungkapnya.
Alasan kedua, secara prinsip kehadiran pasukan Indonesia adalah justru untuk membantu pemerintah dan Filipina menghadapi pemberontak separatis yang mengganggu keamanan. Sehingga, lanjut dia, pasukan Indonesia hadir di Filipina bukanlah sebagai musuh tetapi justru sebagai sahabat.
Adapun alasan ketiga, secara teknis pasukan Indonesia akan berkoordinasi dengan militer Filipina dengan batasan waktu dan wilayah operasi yang sepesifik.
"Kami berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari Pemeritah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandera kian hari kian besar," tutur politikus Partai Gerindra ini.
Dia menuturkan, sebagai negara sahabat adalah wajar jika kedua negara saling membantu, Filipina membantu menyelamatkan sandera WNI dan Indonesia membantu menghadapi pemberontak Abu Sayyaf.
"Kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tidak boleh dianggap sepele, jika dibiarkan hal tersebut menjadi preseden yang amat buruk bagi keamanan kawasan Asia Tenggara," pungkasnya.
Pemerintah Disarankan Rayu MILF atau MNLF Bantu Bebaskan 10 WNI
Pemerintah Indonesia disarankan merayu front pembebasan Islam Moro atau Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan front organisasi liberal bangsa Moro (Moro national liberation front/MNLF) untuk membantu membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf di Filipina.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku pernah bertemu pendiri kelompok Abu Sayyaf di Basilan, Abdul Razak. Sedari dulu, kata dia, kelompok Abu Sayyaf itu dikenal ganas.
"Kita punya hubungan baik dengan MNLF dan MILF, harusnya kita minta tolong ke mereka ke MNLF dan MILF karena pasti dari mereka punya hubungan dengan Abu Sayyaf," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Fadli berpendapat, MNLF dan MILF bisa dimintai tolong untuk negosiasi diplomasi secara informal, semisal melibatkan lembaga keagamaan di Indonesia.
"Melalui lembaga keagamaan, libatkan saja Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah karena jalan persuasi lebih akan menghasilkan dari pada jalur lain tidak bisa," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, kebijakan konstitusi Filipina membuat tentara Indonesia tidak dapat masuk untuk membantu pembebasan sandera.
"Indonesia tidak memiliki kerja sama pertahanan dengan Filipina dan konstitusi Filipina tidak mengizinkan pasukan asing masuk kecuali ada kerja sama pertahanan," pungkasnya.
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/1100946/14/dpr-minta-filipina-agar-tni-bisa-bantu-bebaskan-10-wni-1460611428
