 |
| Latihan Pembebasan Sandera TNI |
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin dengan masih tersanderanya 10 orang warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Dasco menyayangkan kebijakan pemerintah yang menurutnya lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih terhadap Filipina untuk memberikan akses pada pasukan Indonesia.
"Padahal Kapolri dalam keterangannya telah siap dengan pasukan gabungan bersama TNI untuk operasi pembebasan sandera," kata Dasco, di Jakarta, Kamis (21/4/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemerintah mengemban tugas konstitusional untuk melindungi seluruh warganya dimanapun mereka berada.
"Pemerintah harus menunjukkan pada dunia bahwa keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak bisa diganggu gugat," tegas Dasco.
Bagi Dasco, pembayaran tebusan hanya akan jadi preseden buruk di kemudian hari. Sebab, langkah itu akan menimbulkan kesan bahwa negara Indonesia lepas tangan atas nasib rakyatnya.
Bukan tidak mungkin, lanjutnya, kejadian serupa bisa terulang karena gerombolan Abu Sayyaf merasa nyaman menculik warga negara Indonesia. Untuk itulah menurutnya, satu-satunya opsi yang tersisa adalah sikap tegas pemerintah.
"Dalam konteks hukum internasional tidak sepenuhnya benar bahwa pasukan asing tidak boleh beroperasi di Filipina, sebab lokasi penculikan dan penyekapan sandera memang secara de facto dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf. Jadi militer kita akan hadir kesana sebagai sekutu membantu pemerintah Filipina khusus menghadapi Abu Sayyaf yang memang musuh negara Filipina," tuntasnya.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/04/21/337/1368633/wni-tak-kunjung-bebas-dpr-minta-pemerintah-tegas-ke-filipina
