 |
| (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan |
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya perbedaan informasi di tubuh pemerintah soal tujuh orang sandera WNI oleh kelompok bersenjata Filipina.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah adanya penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina.
Belakangan telah dikonfirmasi bahwa pihak kepolisian Mindanao Barat, Filipina tengah mengonfirmasi keterlibatan kelompok Abu Sayyaf dalam penyanderaan ini.
“Karena waktu itu, banyak disinformasi juga, dia (Gatot) tidak salah juga. Dia bicara kan enggak final, dia bilang bisa terjadi itu benar,” kata Luhut di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Sementara itu, untuk merumuskan langkah yang tepat soal penanganan sandera, Luhut siang ini menggelar rapat dengan sejumlah petinggi Negara, antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala BIN Sutiyoso.
Luhut menjelaskan, sudah ada komunikasi antara pemerintah Indonesia khususnya Menteri Ryamizard dengan Menteri Pertahanan Filipina, baik menteri yang lama maupun yang akan menjabat, mengingat bahwa Filipina baru saja selesai mengadakan Pemilihan Presiden.
“Menhan (Indonesia) sudah bertemu dengan Menhan (Filipina) sekarang dan Menhan yang akan datang. Mereka sudah bicara dan sudah dorong untuk komunikasi intens soal keamanan ini,” jelas dia.
Selain itu, pemerintah juga sudah sepakat untuk melanjutkan moratorium ekspor batu bara ke Filipina. Menurutnya, dengan pertimbangan 96 persen kebutuhan batu bara Filipina dipasok dari Indonesia, pemerintah akan punya posisi tawar yang kuat untuk menjamin keamanan para sandera.
Keamanan Perairan Filipina Tak Sekuat Indonesia
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai keamanan di perairan Filipina masih sangat rentan. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan kelompok bersenjata yang kerap kali menyandera kapal-kapal yang melintas.
"Kita mengimbau dan menekankan bahwa Filipina harus memperkuat keamanan yang ada di sana," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).
Politikus Partai Demokrat itu menyayangkan kembali disanderanya warga Indonesia untuk ketiga kalinya oleh kelompok bersenjata di Filipina.
Ia pun meminta pemerintah Filipina segera menyelesaikan masalah-masalah di dalam negerinya terutama yang berkaitan dengan kelompok-kelonpok separatis bersenjata yang kerap kali melakukan penyanderaan warga asing.
"Secara progresif Filipina harus menyelesaikan masalah-masalah internalnya dengan Abu Sayyaf dan kelompok lain yang merisaukan negara tetangga," jelas Agus.
Agus melihat keamanan perairan Indonesia relatif sudah kuat dan terjamin keamanannya, sementara Filipina sendiri masih lemah dan harus diperkuat agar bisa menghalau kekuatan kelompok-kelompok bersenjata.
"Kami melihat kalau di perairan Indonesia sudah betul-betul terjamin. Armada kita juga selalu berpatroli di sana. Bahkan kapal perang Indonesia juga berpatroli di sana tapi Filipina tidak sekuat keamanan di sini," ungkap Agus.
"Sehingga masih ada hal-hal yang bisa sampai sekelompok orangnya menyandera warga negara tetangga. Filipina harus fokus menyelesaikan permasalahan dalam negeri," lanjut Agus.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi mengonfirmasi bahwa benar terjadi penyanderaan terhadap sejumlah anak buah kapal (ABK) yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) untuk yang ketiga kalinya di perairan Filipina Selatan.
Mereka dicegat dan dibawa oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda saat dalam perjalanan ke Samarinda pada Rabu 22 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wita dan satu lagi pukul 12.45 waktu setempat.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/06/24/337/1424232/panglima-tni-offside-soal-wni-disandera-ini-reaksi-luhut
