 |
| Siaga Laut China Selatan |
Indonesia akan memperkuat keamanan di sekitar kepulauan Natuna yang berada di Laut Cina Selatan.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sehari setelah keputusan Mahkamah Arbitrase dalam sengketa Laut Cina Selatan.
Ryamizard mengatakan, peningkatan keamanan itu termasuk mengerahkan kapal-kapal perang, pesawat tempur F-16, penempatan rudal darat ke udara, radar dan sejumlah "drone".
Selain itu, lanjut Ryamizard, penambahan beberapa pelabuhan dan landasan udara baru di Natuna juga termasuk dalam upaya memperkuat keamanan ini.
"Semua ini akan berlangsung dalam beberapa bulan dan akan selesai kurang dari setahun. Ini akan menjadi mata dan telinga kami," ujar Ryacudu, Rabu (13/6/2016), dalam wawancara dengan kantor berita AFP.
"Jadi kami bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kepulauan Natuna dan kawasan sekitar di Laut Cina Selatan," lanjut Ryacudu.
Tak seperti negara-negara tetangganya, Indonesia sudah sejak lama tak memiliki sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dengan Cina dan tidak pernah mengklaim kepemilikan wilayah di kawasan tersebut.
Namun, klaim Beijing atas hampir semua wilayah di perairan seluas tiga juta kilometer persegi itu kini tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
Alhasil, sudah beberapa kali terjadi "persinggungan" antara kapal-kapal patroli TNI AL dengan kapal nelayan serta penjaga pantai Cina.
Bulan lalu, Indonesia benar-benar terganggu dengan semakin meningkatnya "invasi" kapal-kapal Cina di wilayah itu hingga sempat menimbulkan betrok kecil.
Usai insiden tersebut, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet di atas kapal perang di perairan Natuna sekaligus mengirimkan pesan kepada Cina bahwa Indonesia akan mempertahankan wilayahnya yang terpencil itu.
Selain, menambah peralatan perang di kawasan itu, Indonesia juga mengerahkan pasukan khusus angkatan udara dan laut serta satu batalion angkatan darat ke Natuna.
Semua akan ditempatkan di kepulauan terpencil itu saat pembangunan barak dan perumahan militer sudah selesai.
Meski demikian, Ryacudu menegaskan, langkah Indonesia ini bukan dimaksudkan untuk meningkatkan level militerisasi di Laut Cina Selatan.
Langkah ini, tambah pensiunan jenderal itu adalah merupakan hak Indonesia untuk mempertahankan perbatasannya.
"Natuna adalah pintu depan Indonesia, mengapa kepulauan itu tidak dijaga?" ujar Ryacudu.
Pada Selasa (12/7/2016), Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda memenangkan Filipina dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Namun, China menanggapi keputusan Mahmaham Arbitrase itu dengan keras dan memperingatkan negara-negara yang bersengketa bahwa negeri itu akan mengubah wilayah itu menjadi "arena perang" serta mengancam akan memberlakukan zona pertahanan udara di kawasan strategis itu.
Sumber : http://batam.tribunnews.com/2016/07/13/kapal-perang-pesawat-tempur-rudal-dan-drone-dikerahkan-indonesia-ke-laut-cina-selatan?page=3
Ryamizard mengatakan, peningkatan keamanan itu termasuk mengerahkan kapal-kapal perang, pesawat tempur F-16, penempatan rudal darat ke udara, radar dan sejumlah "drone".
Selain itu, lanjut Ryamizard, penambahan beberapa pelabuhan dan landasan udara baru di Natuna juga termasuk dalam upaya memperkuat keamanan ini.
"Semua ini akan berlangsung dalam beberapa bulan dan akan selesai kurang dari setahun. Ini akan menjadi mata dan telinga kami," ujar Ryacudu, Rabu (13/6/2016), dalam wawancara dengan kantor berita AFP.
"Jadi kami bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kepulauan Natuna dan kawasan sekitar di Laut Cina Selatan," lanjut Ryacudu.
Tak seperti negara-negara tetangganya, Indonesia sudah sejak lama tak memiliki sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dengan Cina dan tidak pernah mengklaim kepemilikan wilayah di kawasan tersebut.
Namun, klaim Beijing atas hampir semua wilayah di perairan seluas tiga juta kilometer persegi itu kini tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
Alhasil, sudah beberapa kali terjadi "persinggungan" antara kapal-kapal patroli TNI AL dengan kapal nelayan serta penjaga pantai Cina.
Bulan lalu, Indonesia benar-benar terganggu dengan semakin meningkatnya "invasi" kapal-kapal Cina di wilayah itu hingga sempat menimbulkan betrok kecil.
Usai insiden tersebut, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet di atas kapal perang di perairan Natuna sekaligus mengirimkan pesan kepada Cina bahwa Indonesia akan mempertahankan wilayahnya yang terpencil itu.
Selain, menambah peralatan perang di kawasan itu, Indonesia juga mengerahkan pasukan khusus angkatan udara dan laut serta satu batalion angkatan darat ke Natuna.
Semua akan ditempatkan di kepulauan terpencil itu saat pembangunan barak dan perumahan militer sudah selesai.
Meski demikian, Ryacudu menegaskan, langkah Indonesia ini bukan dimaksudkan untuk meningkatkan level militerisasi di Laut Cina Selatan.
Langkah ini, tambah pensiunan jenderal itu adalah merupakan hak Indonesia untuk mempertahankan perbatasannya.
"Natuna adalah pintu depan Indonesia, mengapa kepulauan itu tidak dijaga?" ujar Ryacudu.
Pada Selasa (12/7/2016), Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda memenangkan Filipina dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Namun, China menanggapi keputusan Mahmaham Arbitrase itu dengan keras dan memperingatkan negara-negara yang bersengketa bahwa negeri itu akan mengubah wilayah itu menjadi "arena perang" serta mengancam akan memberlakukan zona pertahanan udara di kawasan strategis itu.
Sumber : http://batam.tribunnews.com/2016/07/13/kapal-perang-pesawat-tempur-rudal-dan-drone-dikerahkan-indonesia-ke-laut-cina-selatan?page=3
