Kebijakan Alutsista Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan - Radar Militer

22 Juli 2016

Kebijakan Alutsista Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan

Helikopter Chinook
Helikopter Chinook

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) harus berdasarkan kebutuhan dari semua matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkatan laut (AL), angkatan darat (AD) maupun angkatan udara (AU), dan bukan berdasarkan keinginan.
"Masukan dari semua matra, baik dari AL, AD, AU, dari panglima TNI, Menhan, semuanya, sehingga betul-betul yang kita beli, yang kita rencanakan, ini adalah memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menginginkan pembelian alutsista harus ada transparansi yang betul-betul terbuka, termasuk menerapkan Undang Undang (UU) terkait industri pertahanan.
"Di setiap pengadaan alutsista, UU industri pertahanan wajib diberlakukan," kata Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembelian alutsista harus disertai alih tekonologi (transfer of technology) terhadap indusri pertahanan nasional.
"Dahulukan arahnya ke sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan kita," kata Presiden.
Presiden Jokowi juga berharap rapat terbatas berkaitan dengan pengadaan alutsista dapat fokus terhadap pengadaan alutsista untuk memenuhi postur Kekuatan Pokok Minimum (KPM) 2024.
"Di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai dengan rencana strategis KPM 2024," demikian Presiden Jokowi.
Dalam KPM 2024 tercantum bahwa TNI AD memiliki alutsista berat, seperti tank medium, heli serbu, dan persenjataan infanteri khusus.
TNI AL diperkuat dengan autsista dengan karakter kemampuan standar, seperti kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.
Adapun TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat-pesawat jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal dan sistem radar.

Ubah Pola Belanja Alutsista Jadi Investasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlu ada terobosan baru untuk mengubah pola belanja alat utama sistem senjata (alutsista) militer dan polisi menjadi investasi pertahanan Indonesia ke masa depan.
"Silakan dihitung, silakan dikalkulasi, mana yang memberikan keuntungan kepada kepentingan nasional kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas membahas alutsista di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Menurut Presiden, banyak sekali negara sahabat yang menginginkan kerja sama dalam pengadaan alutsista ke Indonesia, dan tranfer teknologi dalam pengadaan alutsista sudah menjadi hal biasa.
"Ini biasa, sekarang semua nawarin itu. Mulai desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki industri nasional, dan juga realokasi fasilitas-fasilitas produksi mereka dari negara-negara produsen ke Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden mengharapkan berbagai tawaran kerja sama di bidang pengembangan alutsista tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru dalam pengadaan alat-alat pertahanan nasional.
"Terobosan baru itu juga harus mengubah pola belanja alutsista kita menjadi investasi pertahanan kita ke depan," ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan pendekatan daur hidupnya.
"Tidak boleh lagi membeli pesawat tempur tanpa berhitung berkalkulasi biaya daur hidup alutsista tersebut dalam 20 tahun ke depan," kata Presiden.
Untuk memperkuat indusri pertahanan nasional, Presiden menegaskan bahwa proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah (government to government/G to G) guna memangkas adanya perantara yang menggelembungkan (mark up) harga transaksi.
"Memangkas perantara yang saya kira di situ adalah kecenderungan mark up harga, dan proses G to G ini akan memperkuat pakta integritas untuk membentuk zona toleransi nol terhadap praktik-praktik korupsi yang ada di negara kita," demikian Presiden Jokowi.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/574149/presiden-jokowi-kebijakan-alutsista-berdasarkan-kebutuhan-bukan-keinginan

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb