 |
Sebuah data statistik menunjukkan bahwa Korea Utara benar-benar memusatkan usahanya hanya untuk meningkatkan kekuatan militer. Faktanya Korea Utara menempati peringkat pertama dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia, jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Hal ini membuktikan bahwa rezim Pyongyang mengejar ambisi pengembangan persenjataan dengan mengorbankan hak asasi manusia dan kehidupan masyarakatnya.
Hal itu dibuktikan melalui ‘Laporan tentang pengeluaran negara untuk sektor pertahanan 2016 yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS. Menurut laporan itu proporsi anggaran militer Korea Utara dibandingkan PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) tercatat 23,3%. Angka itu merupakan nilai rata-rata selama 11 tahun, sejak tahun 2004 hingga 2014. Mengingat Oman yang berada pada posisi kedua, dengan anggaran 11,4%, maka persentase pengeluaran militer Korea Utara jauh lebih tinggi. Sementara itu, pengeluaran anggaran pertahanan nasional Korea Selatan hanya 2,6% dari PDB dengan berada di posisi ke-47.
Korea Utara juga menempati urutan ke dua di dunia untuk rasio tentara dibandingkan dengan penduduk kerja, yaitu mencapai 7,9%. Singkatnya rezim Pyongyang menghabiskan seperempat dari keseluruhan aktivitas ekonomi untuk pengeluaran pertahanan negara, dan juga tenaga kerja yang berlebihan dikerahkan untuk sektor militer. Pada kenyataannya pengembangan nuklir dan rudal mendominasi kegiatan negara itu. Namun demikian, jika membandingkan jumlah anggaran pertahanan, Korea Selatan mengeluarkan sebesar 30,1 miliar dolar selama 11 tahun, atau sekitar sembilan kali lipat dari pengeluaran pertahanan Korea Utara yang mencapai 3,5 miliar dolar. Dengan demikian, sumber dana nasional Korea Utara memang mengalami kekurangan tapi sebagian besar digunakan untuk pengembangan persenjataan dengan mengabaikan mutu kehidupan dan kondisi HAM penduduk negara itu. Dengan kata lain, jika Korea Utara membuang pengembangan nuklir dan rudalnya, maka negara itu dapat menjadi negara yang lebih makmur.
Sumber : http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10064466
Hal itu dibuktikan melalui ‘Laporan tentang pengeluaran negara untuk sektor pertahanan 2016 yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS. Menurut laporan itu proporsi anggaran militer Korea Utara dibandingkan PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) tercatat 23,3%. Angka itu merupakan nilai rata-rata selama 11 tahun, sejak tahun 2004 hingga 2014. Mengingat Oman yang berada pada posisi kedua, dengan anggaran 11,4%, maka persentase pengeluaran militer Korea Utara jauh lebih tinggi. Sementara itu, pengeluaran anggaran pertahanan nasional Korea Selatan hanya 2,6% dari PDB dengan berada di posisi ke-47.
Korea Utara juga menempati urutan ke dua di dunia untuk rasio tentara dibandingkan dengan penduduk kerja, yaitu mencapai 7,9%. Singkatnya rezim Pyongyang menghabiskan seperempat dari keseluruhan aktivitas ekonomi untuk pengeluaran pertahanan negara, dan juga tenaga kerja yang berlebihan dikerahkan untuk sektor militer. Pada kenyataannya pengembangan nuklir dan rudal mendominasi kegiatan negara itu. Namun demikian, jika membandingkan jumlah anggaran pertahanan, Korea Selatan mengeluarkan sebesar 30,1 miliar dolar selama 11 tahun, atau sekitar sembilan kali lipat dari pengeluaran pertahanan Korea Utara yang mencapai 3,5 miliar dolar. Dengan demikian, sumber dana nasional Korea Utara memang mengalami kekurangan tapi sebagian besar digunakan untuk pengembangan persenjataan dengan mengabaikan mutu kehidupan dan kondisi HAM penduduk negara itu. Dengan kata lain, jika Korea Utara membuang pengembangan nuklir dan rudalnya, maka negara itu dapat menjadi negara yang lebih makmur.
Sumber : http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10064466
