 |
| Presiden Rusia Vladimir Putin |
Serangan rudal AS ke Suriah benar-benar merupakan pelanggaran hukum internasional, sementara tuduhan Washington yang mengklaim bahwa Damaskus melakukan serangan kimia hingga belum terbukti, kata Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Apa reaksi sekutu-sekutu NATO? Semuanya mengangguk seperti bobblehead (boneka kepala goyang),” kata Putin dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Mir 24.
NATO dan negara-negara anggotanya justru menyambut serangan rudal sepihak yang dilancarkan AS terhadap Suriah sekalipun tindakan itu melanggar hukum internasional.
“Mana bukti bahwa pasukan Suriah menggunakan senjata kimia? Tidak ada. Bagaimana dengan bukti pelanggaran hukum internasional? Ini fakta yang tak terbantahkan,” kata Putin menambahkan.
Namun, NATO dan negara-negara anggotanya justru menyambut serangan rudal sepihak AS ke Suriah sekalipun tindakan itu melanggar hukum internasional. Alih-alih mengutuk serangan itu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa rezim Suriah “memikul tanggung jawab penuh atas berkembangnya situasi ini.”
Senada dengan Stoltenberg, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande pada Jumat (7/4) mengatakan, “Presiden Assad sendiri bertanggung jawab atas berkembangnya situasi ini” karena dugaan “penggunaan berulang senjata kimia dan kejahatan melawan rakyatnya sendiri”.
AS menyerang Pangkalan Udara Sha'irat di dekat Homs pada Jumat malam sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia di sebelah selatan Provinsi Idlib. Washington segera menyalahkan pemerintah Assad atas insiden yang dilaporkan menewaskan puluhan warga sipil itu, dan mengklaim bahwa Damaskus telah menggunakan lapangan terbang tersebut untuk meluncurkan serangan. Namun demikian, hingga kini tak ada satu pun bukti yang mendukung tuduhan ini.
Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa Damaskus tidak punya alasan, kepentingan strategis, atau bahkan kemampuan untuk meluncurkan serangan senjata kimia karena seluruh persenjataan kimia mereka kecuali persediaan yang masih tersisa di wilayah yang dikuasai pemberontak telah dihancurkan di bawah pengawasan PBB pada 2013 lalu. Moskow telah meminta agar tim khusus PBB segera dikirim ke daerah itu demi melakukan penyelidikan yang berimbang.
“Sebagaimana yang ditegaskan para ahli dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), dari 12 fasilitas yang digunakan untuk menyimpan dan memproduksi senjata kimia, sepuluh di antaranya telah hancur. Pemerintah Suriah tidak memiliki akses ke dua fasilitas lainnya karena mereka berada di wilayah yang dikuasai kelompok oposisi,” kata Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Rusia Letjen Sergei Rudskoi kepada para wartawan. Menurutnya, hingga kini masih belum jelas apakah senjata kimia yang tersisa di dua fasilitas ini telah hancur.
