Pengadaan Tambahan Kapal Selam Israel dari Jerman Tersandung Kasus Korupsi - Radar Militer

21 Juli 2017

Pengadaan Tambahan Kapal Selam Israel dari Jerman Tersandung Kasus Korupsi

Kapal Selam Israel
Kapal Selam Israel  

Rencana deal tambahan pembelian kapal selam Dolphin 2 Jerman yang dibuat berdasarkan spesifikasi khusus dari Israel terancam gagal karena skandal kasus korupsi yang penyelidikannya semakin meluas.
Pada bulan Juni 2016, dikabarkan bahwa Jerman setuju menjual tiga kapal selam diesel elektrik senilai 1,5 Milyar Euro sebagai tambahan atas enam kapal selam kelas Dolphin 1 dan 2 yang sudah telah dibeli Israel dari perusahaan Thyssen Krupp dan HDW.
Namun minggu ini, Laksamana Madya Eliezer Marom yang merupakan Kepala Staf AL Israel pada 2007-2011 yang merekomendasikan pembelian kapal selam tambahan, pebisnis Miki Ganor, Mantan Deputi Kepala Dewan Keamanan Nasional Avriel Bar-Yosef, dan David Shimron, pengacara pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikenai tahanan rumah atas perintah Biro Kepolisian Lahav 443 yang menyelidiki Kasus 3000, kode nama untuk penyelidikan atas kontrak pembelian kapal selam Jerman yang kontroversial tersebut.
Nama-nama yang disebut tersebut diduga menerima pembagian keuntungan yang tidak wajar atau suap terkait keputusan dan rekomendasi pembelian kapal selam yang basis pengembangannya didasarkan pada tipe U209 dan U212 tersebut. Dasar pembelian yang dilakukan adalah untuk mempersiapkan pengganti tiga kapal selam Dolphin I yang akan dipensiunkan pada 2027 nanti.
Menteri Pertahanan saat deal tersebut dibuat, Moshe Ya’alon dikabarkan menyuarakan keberatan akan pembelian kapal selam Jerman karena tidak melibatkan industri pertahanan lokal. Politikus veteran ini bahkan menuduh PM Benjamin Netanyahu sebagai orang yang korup.
Perkembangan kasus tersebut mengancam kelangsungan pembelian kapal selam Dolphin 2, yang tadinya sudah hampir mencapai tahap penandatanganan MoU oleh Duta Besar Israel untuk Jerman, Yakov Hadas-Handelsman.
Israel dan Jerman memiliki perjanjian pembatalan kontrak secara otomatis apabila muncul perselisihan atau skandal hukum terkait dengan pembelian tersebut. Namun begitu, Pemerintah Jerman belum mengambil sikap resmi terkait dengan perkembangan hukum yang terjadi di Israel. (Aryo Nugroho)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb