 |
| Medium Tank Kaplan PT Pindad - FNSS |
Di luar hingar bingar patriotisme terhadap negara dan kecintaan rakyat Indonesia terhadap TNI, menarik untuk menyigi kondisi terkini mengenai kondisi dari industri pertahanan nasional atau Indhan. Untuk memperlengkapi TNI sebagai kekuatan yang diperhitungkan dan memiliki efek gentar, ada harga yang harus dibayar.
Nah, dalam upaya memperlengkapi TNI tersebut, selalu ada dua pilihan. Jalan tol yang pendek dan mulus yaitu membeli alutsista dari luar, atau membangun kapabilitas itu sendiri melalui suatu jalan yang panjang, agar tidak sekedar menjadi tukang jahit tetapi harus bisa memiliki pabrik agar mampu memproduksi dari kain hingga barang jadi, dengan keuntungan yang bisa dinikmati sendiri.
Terkait perencanaan, sebenarnya Pemerintah Indonesia memiliki strategi yang sangat baik dalam hal pembangunan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri sebagai bukti keberpihakan Pemerintah dalam segala keterbatasannya pada peningkatan industri pertahanan nasional.
Jika selama ini kita membaca kalau BUMN pelaku industri pertahanan seperti PT. Pindad, PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia merilis suatu produk dan disambut gegap gempita dan dukungan terhadap produk industri pertahanan dalam negeri, di belakangnya tidak lepas dari peta jalan dan prioritas program yang digariskan melalui perencanaan yang matang melalui KKIP.
Pemerintah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan. KKIP sendiri memiliki misi untuk merevitalisasi industri pertahanan nasional termasuk upaya peningkatan dan pengembangannya.
KKIP bertugas untuk memformulasikan cara untuk meningkatkan belanja alutsista dalam negeri, meningkatkan ekspor produk-produk industri pertahanan, serta memastikan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Tugas tersebut diwujudkan dalam sejumlah langkah yaitu revitalisasi atau pembaruan atas kebijakan Litbang dan perekayasaan yang terintegrasi secara nasional, menciptakan terobosan pendanaan dan strategi pemasaran yang efektif agar industri pertahanan Indonesia memiliki daya saing,
KKIP juga memiliki strategi untuk mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan industri pertahanan, mengintegrasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan SDM, memaksimalkan manfaat kerjasama luar negeri bagi industri pertahanan, serta merumuskan kebijakan nasional termasuk regulasi yang berpihak kepada industri pertahanan dalam negeri.
Untuk mendorong dan menentukan arah dari Industri Pertahanan Nasional tersebut, KKIP merumuskan sejumlah program pembuatan alutsista mandiri dalam bentuk 7 program prioritas industri pertahanan bersifat strategis yang terdiri dari KCR-60, sistem roket nasional, penguasaan pembuatan industri propelan, sistem rudal anti kapal nasional, tank medium, dan pesawat tempur generasi 4.5 IFX/KFX.
Sekarang ini, kita bisa melihat hasil-hasil dari produk pertahanan yang dilahirkan industri pertahanan dalam negeri melalui perencanaan yang baik dari KKIP. KCR-60 misalnya, sudah dalam pengerjaan kapal kelima dan tiga kapal sudah digunakan oleh TNI AL. KCR-60 bahkan sudah dilirik oleh Filipina sebagai kandidat kapal cepat berudal yang ingin dibelinya.
Roket Pertahanan atau R-Han 122mm sudah mencapai tahap pengujian akhir setelah melewati uji dinamis yang berlangsung baik. Artinya, sistem peluncur roket ASTROS milik TNI AD atau RM-70 milik Korps Marinir TNI AL dalam 1 atau 2 tahun lagi amunisinya bisa dipasok dari dalam negeri sepenuhnya, mulai dari propelan pendorong sampai hulu ledak, tak perlu tergantung lagi dengan produk luar negeri.
Sementara Tank Medium Pindad, sudah kelihatan wujudnya dan PT. Pindad sudah akan siap untuk memproduksinya pada tahun 2018 nanti. Sementara untuk IFX, memang jalan masih jauh Karena melibatkan teknologi tinggi, tetapi IFX Design Center yang ada di Bandung tengah bekerja keras untuk melakukan riset yang akan mendukung perwujudan jet tempur kolaborasi Korea Selatan dan Indonesia ini.
Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah sebagian program industri pertahanan nasional ini terwujud, apa lagi yang perlu dikerjakan? Sudah waktunya KKIP merumuskan peta jalan kembali agar jenis-jenis alat pertahanan yang dibutuhkan Indonesia semakin dapat diproduksi di dalam negeri sehingga membantu mempercepat perwujudan Kekuatan Esensial Minimum TNI.
Siapa yang nanti tak bangga kalau dalam parade HUT TNI yang merupakan ajang penampilan alutsista terbesar di tanah air didominasi oleh alutsista yang bisa dibuat oleh industri dalam negeri sendiri? (Aryo Nugroho)
