 |
| Radar Arhanud |
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyetujui usulan TNI Angkatan Udara (AU) menambah satu unit radar artileri pertahanan udara (arhanud) untuk memperkuat pengamanan dan penjagaan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Dengan persetujuan tersebut, jumlah keseluruhan radar yang diusulkan TNI AU menjadi 5 unit karena sebelumnya TNI AU sudah mengajukan 4 radar. Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu saat mengunjungi Mabes TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.
“Kemhan setuju usulan TNI AU menambah radar arhanud karena memang diperlukan untuk memperkuat upaya pertahanan wilayah udara kita,” ujarnya. Ryamizard mengaku, masih segar dalam ingatannya pernyataan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 2004 saat berkunjung ke Papua.
“Waktu itu Ibu Mega bilang seribu kali pejabat gubernur di Papua diganti, Papua tetap di sana, seribu kali pejabat daerah dan Bupati Papua diganti, Papua tetap di sana. Tapi satu kali TNI ditarik dari tanah Papua, besok Papua merdeka,” tegasnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menilai, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya keberadaan TNI sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ryamizard menyebut, ada dua strategi utama negara, yakni strategi kesejahteraan atau ekonomi serta strategi keamanan nasional ke luar dan ke dalam.
Konsep strategi pertahanan negara, menurut dia, ada dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3/2002 dan UU TNI Nomor 34/2004. Dalam UU tersebut disebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan untuk menjaga kepentingan negara, yakni menjaga keamanan nasional serta mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
“TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan,” katanya.
Secara umum, lanjut Ryamizard, ASEAN saat ini berhadapan langsung dengan tiga generasi pergerakan teroris global. Ancaman radikal dan terorisme generasi ketiga ini memiliki sifat alamiah, yaitu berbentuk desentralisasi ke dalam wilayah provinsi, sel-sel tidur, dan pola operasi yang berdiri sendiri atau lone wolf .
Termasuk radikalisasi melalui sistem online, media sosial, dan penggunaan teknologi canggih. “Kita juga menghadapi potensi ancaman nonfisik terhadap ideologi negara Pancasila. Cara menghadapinya adalah dengan perang semesta dan bela negara yang intinya penanaman nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan persetujuan Menhan atas usulan penambahan alutsista TNI AU, baik radar maupun pesawat.
Menurut Yuyu, saat ini TNI AU sangat concern mencermati perkembangan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, khususnya kemungkinan ancaman terorisme maupun aksi penerbangan gelap pesawat asing. Mengenai perkembangan di daerah perbatasan seperti Natuna, Tarakan, Sulawesi Utara, dan Papua, Yuyu menjelaskan TNI AU sangat membutuhkan penambahan radar arhanud.
“TNI AU masih memerlukan penambahan beberapa radar arhanud untuk memperkuat pengamatan wilayah udara, khususnya di daerah-daerah perbatasan,” ucapnya. Mantan Pangkohanudnas itu menilai kunjungan Menhan ke Mabesau merupakan bentuk kepedulian atasan kepada bawahan.
Menurut dia, sangat penting menjaga soliditas dan meningkatkan kondisi moral satuan bawah. “Pengalaman-pengalaman yang lalu akan kami jadikan bahan acuan untuk menjadikan TNI AU ke depan lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan garis kebijakan dari Kementerian Pertahanan,” sebutnya.
Hadir dalam pertemuan ini Irjenau Marsda TNI Yadi Indrayadi, Koorsahli KSAU Marsda TNI Umar Sugeng Haryono S, asrena KSAU Marsda TNI Fachru Zaini Isnanto, asops KSAU Marsda TNI Barhim, Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, Pangkoopsau I Marsda TNI Nanang Santoso.
Termasuk Sekjen Kemhan Masdya TNI Hadiyan Sumintaatmaja, Irjen Kemhan Letjen TNI Agus Sutomo, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Hartind Arsin, Dirjen Renham Kemhan Marsda TNI Tata Hendrataka, Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Thamrin Marzuki, Kabaranahan Kemhan Laksda TNI Agus Setiaji, Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Ida Bagus P, dan Kapuskom Publik Kemhan Brig jen TNI Sugiharto. (Sucipto)
Sumber : https://www.sindonews.com/
