 |
| Militer Rusia |
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zaharova mengatakan, sebuah operasi militer skala penuh di Ghouta Timur tak terelakkan dan perlu untuk dilakukan secepat mungkin. Alasanya, untuk membersihkan militan, sehingga warga sipil dapat keluar dari kota itu.
"Warga sipil tidak dapat meninggalkan wilayah tersebut melalui koridor kemanusiaan yang diciptakan oleh Rusia, karena serangan terus-menerus," ucap Zakharova, seperti dilansir Anadolu Agency pada Sabtu (3/3).
Rusia diketahui kembali membuka jeda kemanusiaan selama lima jam di wilayah Ghouta timur. Ini adalah kali keempat Rusia membuka jeda kemanusiaan di Ghouta timur dalam kurun waktu sepekan terakhir.
Sementara itu, sebelumnya Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan kemungkinan terjadi di Ghouta Timur dan di tempat lain di Suriah dan harus dirujuk ke Pengadilan Pidana Internasional.
Zeid kemudian mengatakan, meskipun jeda lima jam yang diumumkan oleh Rusia untuk memungkinkan bantuan medis dan kemanusiaan, serangan udara dan serangan darat terus berlanjut.
"Selain itu, badan-badan kemanusiaan telah membuat sangat jelas bahwa tidak mungkin untuk memberikan bantuan selama jendela lima jam, karena tidak cukup satu hari untuk bisa melewati pos pemeriksaan," katanya.
Rusia : Milisi Gunakan Warga Sipil sebagai Perisai Manusia
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan milisi di Ghouta Timur Suriah bersembunyi di rumah warga sipil, mengambil makanan dan mencuri instruksi tentang bagaimana melewati koridor kemanusiaan. Militan juga berencana melakukan konvoi bantuan senjata.
"Militan terus melakukan aktivitas mereka sehari-hari selama jeda kemanusiaan, dan pada hari Sabtu sebelum tengah hari mereka melepaskan tembakan empat kali di koridor kemanusiaan di Ghouta Timur yang terkepung, melukai tiga penduduk setempat," ujar Mayor Jenderal Vladimir Zolotukhin, seorang juru bicara Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah, seperti dikutip dari RT, Sabtu (3/3/2018).
Menurut Zolotukhin pejuang Jaysh al-Islam mencoba untuk menutupi pusat komando mereka di infrastruktur sipil dan menggunakan rumah penduduk setempat untuk tujuan ini. Mereka juga menggunakan terowongan bawah tanah.
"Tindakan milisi ini, serta penembakan Damaskus dan daerah pinggirannya yang terus berlanjut, adalah kejahatan perang dan pelaku harus dibawa ke pengadilan," kata Zolotukhin.
Menurut Pusat Rekonsiliasi Rusia milisi juga mengambil makanan dari penduduk selama pencarian besar-besaran untuk semakin memburuk situasi kemanusiaan di daerah tersebut.
Para militan juga menghalangi orang-orang dengan brosur khusus instruksi bagaimana melewati koridor kemanusiaan. Sekitar 100 ribu brosur dijatuhkan di atas pinggiran kota Damaskus, menginstruksikan warga sipil untuk memegangnya di atas kepala mereka saat akan lewat.
Pusat Rekonsiliasi Rusia di Suriah juga telah memperingatkan bahwa para milisi merencanakan serangan mortir terhadap konvoi PBB dan menyalahkan pihak berwenang pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah Suriah mendapat informasi tentang provokasi yang disiapkan oleh Jabhat al-Nusra, Feylaq al-Rahman dan Akhrar al-Sham (kelompok teroris) yang menggunakan gas beracun di Ghouta Timur, kata militer Rusia tersebut. Serangan kimia sedang dipersiapkan untuk memberi Barat kesempatan untuk menyalahkan pemerintah Suriah karena menggunakan senjata kimia terhadap rakyat.
Rusia telah berulang kali meminta militan untuk mematuhi gencatan senjata dan membiarkan warga sipil melarikan diri dari wilayah tersebut, karena mereka ditahan sebagai tameng manusia untuk menghentikan serangan dari pasukan pemerintah. Mengabaikan seruan tersebut, militan terus mencegah warga sipil melarikan diri dan menyabotase operasi kemanusiaan di sana.
Pada hari Jumat, dua anak, seorang anak laki-laki dan perempuan, berhasil melarikan diri dari Ghouta Timur semalam melalui koridor kemanusiaan saat ditembaki.
Jeda kemanusiaan setiap hari untuk memberi kesempatan kepada warga sipil guna melarikan diri dari wilayah konflik di Ghouta Timur pada tanggal 27 Februari. Awal bulan Februari, Dewan Keamanan PBB menyetujui sebuah resolusi yang mengusulkan sebuah gencatan senjata kemanusiaan 30 hari di Suriah. Gencatan senjata tidak berlaku untuk anggota Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), Front Al-Nusra atau organisasi teroris lainnya. (Victor Maulana & Berlianto)
Sumber : https://www.sindonews.com/
