Suriah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.
 |
| Dekrit AS tentang Golan |
Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).
DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.
Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.
Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.
Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.
"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen.
"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.
China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.
Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.
Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.
Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.(Berlianto)
Akui Golan Milik Israel, AS 'Dikeroyok' 14 Negara DK PBB
Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara mengutuk pengakuan Amerika Serikat (AS) soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dalam pertemuan darurat pada Rabu malam di New York, Amerika sendirian "dikeroyok" oleh 14 negara.
Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu mulai menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.
Debat dalam pertemuan darurat DK PBB dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap depot amunisi Iran di dekat Aleppo, Suriah.
"Kami telah mengalami serangan udara Israel di Aleppo. (Ada) kerusakan materi. Pertahanan udara Suriah mencegat beberapa rudal yang diluncurkan," Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari.
DK PBB mengadakan pertemuan darurat untuk memprotes deklarasi administrasi Trump awal pekan ini yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
"Pendapat publik dunia mengisolasi AS dan Israel, mereka beroperasi di luar hukum internasional dan mereka merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan," kata Jaafri, yang telah meminta DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat tersebut, seperti dikutip The Jerusalem Post, Kamis (28/3/2019).
Suriah bukan anggota DK PBB, tetapi diminta, bersama dengan Israel, untuk bergabung dalam pertemuan darurat tersebut. Baik Jaafari maupun negara-negara anggota DK PBB menjelaskan bahwa tindakan AS melanggar resolusi 242 dan 497 DK PBB soal Dataran Tinggi Golan.
"Pemerintah AS berusaha melindungi teman Israel-nya, tetapi ada risiko nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Jaafari.
Dia menuduh AS membuat perang untuk menabur kekacauan di Timur Tengah dan sekarang bertindak atas Golan dengan cara membantu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memenangkan pemilihan umum 9 April di negaranya.
Jaafari menyayangkan sikap lamban DK PBB dengan tidak mengambil langkah bagi pelanggar hukum internasional.
"Kelambanan PBB ditambah dengan tindakan AS akan membuat orang di bawah pendudukan hanya dengan satu pilihan, yang merupakan prinsip menggunakan kekuatan, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian," kata Jaafari.
"Golan Arab Suriah adalah milik kami, itu akan kembali kepada kami. Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda," kata Jaafari.
Kepada AS, dia menyarankan bahwa jika ingin bersikap baik kepada Israel, mengapa tidak memberikannya satu atau dua dari 50 negara bagiannya. "Beri Israel beberapa negara jika pemerintahan ini benar-benar menginginkan dukungan Israel," kata Jaafari.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berdalih Dataran Tinggi Golan milik negaranya. "Tidak ada negara di dunia yang akan menyerahkan tanah strategis kepada musuh yang paling berbahaya," katanya. (Muhaimin)
Sumber : sindonews.com
