Sejumlah diplomat mengatakan Dewan Keamanan (DK) PBB diperkirakan akan mengadakakan pembicaraan tertutup tentang uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam oleh Korea Utara (Korut). Uji coba ini dilakukan di tengah tekanan kekuatan Eropa agar badan dunia itu mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang.
Korut mengklaim telah memasuki fase baru dalam kemampuan pertahanannya dengan melakukan uji coba rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam pada Rabu lalu. Ini adalah uji coba paling provokatif sejak Pyongyang memulai dialog dengan Washington pada 2018 lalu.
 |
| Uji Coba Rudal Korut |
Permintaan untuk melakukan pertemuan tertutup ini dilakukan oleh Inggris, Prancis dan Jerman saat Amerika Serikat (AS) dan Korut bersiap untuk melanjutkan pembicaraan nuklir minggu ini. Awalnya pembicaraan ini dijadwalkan pada hari Jumat, namun sekarang diperkirakan akan berlangsung awal pekan depan karena kendala penjadwalan.
Seorang diplomat mengatakan negara-negara Eropa menganggap uji coba itu sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB, dan mendesak delegasi AS agar dewan mengambilnya.
"Orang-orang Amerika tidak menginginkan pertemuan resmi sehingga orang-orang Eropa meminta sesi tertutup," kata seorang diplomat lain, yang juga berbicara dengan syarat anonim seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (4/10/2019).
Presiden Donald Trump, yang mengatakan memiliki hubungan yang hebat dengan Kim Jong-un, menghindari memberikan kritik kepada Korut atas uji coba misilnya ketika kedua pihak mencari kesepakatan bagi Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
"Kami sangat prihatin dan kami perlu membawa ini kembali ke Dewan Keamanan. Ini adalah pelanggaran lain yang jelas dari resolusi Dewan Keamanan PBB," kata diplomat pertama itu.
"Tes ini tidak netral, dan Dewan Keamanan harus dapat membahasnya," diplomat kedua mengatakan.
Pada akhir Agustus, Inggris, Prancis dan Jerman mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan setelah Korut menguji peluncur roket berganda "super besar".
Namun pada akhirnya ketiga anggota dewan itu hanya mengeluarkan pernyataan yang menyerukan berlanjutnya sanksi internasional terhadap Pyongyang.
Korut berada di bawah tiga set sanksi PBB yang diadopsi pada 2017 dalam upaya untuk memaksanya melepaskan program senjata nuklir dan balistiknya.
Sanksi tersebut membatasi impor minyak Korut dan memberlakukan larangan terkait dengan ekspor batubara, ikan, dan tekstil.
Sejak perundingan AS-Korut dimulai, Rusia dan China telah menyerukan agar PBB mulai mencabut sanksi untuk menciptakan momentum menuju denuklirisasi Pyongyang. Namun Amerika Serikat menolak.(Berlianto)
Sumber : https://international.sindonews.com/
