 |
| Tentara Nasional Indonesia |
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam tidak ikut serta dalam koalisi militer lawan terorisme yang dipimpin Arab Saudi, Selasa (15/12).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir mengatakan, bergabung dengan koalisi militer internasional tidak sejalan dengan Undang-Undang. "Ini sejak awal tidak sejalan dengan Undang-Undang," kata Juru bicara yang akrab disapa Tata ini.
Menurut dia, dua hari lalu, Arab Saudi menawarkan pada Indonesia melalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bergabung dengan rencana pembentukan Center for Counter Extremism and Terorism. "Saat itu, yang ditawarkan adalah sebuah Center," kata Tata.
Kemudian, ia menambahkan, Ibu Menteri meminta Arab Saudi untuk mengirimkan modalitas dan term of reference (TOR) dari rencana tersebut. Saat itu, Saudi mengatakan, akan meresmikannya besok. "Sampai hari ini, diresmikanlah koalisi militer pimpinan Arab," kata dia.
Menurut dia, sejak awal koalisi militer tidak sejalan dengan Undang-Undang Indonesia yang menganut paham hubungan internasional bebas aktif.
Tolak Aliansi Militer Islam, Indonesia Hanya Mau Gabung di Bawah PBB
Pemerintah Arab Saudi menggagas Aliansi Militer Islam untuk menghentikan gerakan teroris. Aliansi militer terdiri dari 34 negara, termasuk negara Teluk, kawasan Afrika dan Asia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Indonesia hanya akan mengikuti aliansi militer di bawah kepemimpinan PBB. Lagipula, tambahnya, negara-negara yang bergabung dengan aliansi militer pimpinan Arab adalah negara yang di luar arus utama.
Menurut Arrmanatha, keikutsertaan Malaysia dalam aliansi juga perlu diklarifikasi. Ia menegaskan bahwa modalitas dan Term of Reference Saudi tidak pernah disampaikan.
"Sebelumnya bu Menteri mengatakan bahwa Indonesia juga memiliki Center untuk lawan terorisme," kata Tata.
Tata juga mengatakan, bergabung dengan koalisi militer internasional tidak sejalan dengan Undang-Undang.
Seperti dikutip RT ke-34 yang ikut dalam aliansi di antaranya, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam COmoro, Qatar, Cote d’Ivoire, Kuwait, Lebanon, dan Libya.
Kemudian disusul Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria serta Yemen. Namun, di dalam daftar nama tersebut tidak terdapat Indonesia yang merupakan negara mayoritas Islam terbesar.
"Negara-negara yang disebutkanya telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin oleh Saudi guna memerangi terorisme. Markas operasi gabungan ini akan berbasis di Riyadh untuk mengkoordinasi serangan," ujar kantor berita Saudi SPA dalam pernyataannya.
Sumber : http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/15/12/15/nze4qa377-indonesia-tolak-gabung-aliansi-militer-islam-pimpinan-saudi
