 |
| Pembelian Persenjataan Jepang |
Dalam apa yang nampaknya akan menjadi sebuah bab yang bersejarah dalam hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, kedua negara telah membuat kesepakatan kerja sama pertahanan yang akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melakukan pengadaan perangkat keras militer Jepang dengan juga kemungkinan transfer teknologi.
Kesepakatan itu diumumkan setelah apa yang disebut sebagai pertemuan tingkat menteri "2 plus 2" dihadiri oleh para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara pada hari Kamis (17/12), yang terjadi di tengah ketegangan teritorial yang membara di Laut Cina Selatan (LCS) antara Tiongkok dan sesama anggota ASEAN lainnya, yaitu Filipina dan Vietnam.
Dengan hasil dari pertemuan yang menunjukkan hubungan Indonesia dan Jepang yang mencapai tingkatan baru, Indonesia adalah anggota ASEAN pertama yang memiliki hak istimewa untuk mengadakan pertemuan yang jarang terjadi tersebut, menyusul pertemuan serupa yang digelar oleh Jepang dan sekutunya Amerika Serikat dan Australia.
Hasil utama dari perjanjian tersebut berkaitan dengan potensi pembelian produk militer canggih Jepang oleh Indonesia, setelah Jepang mengeluarkan undang-undang yang terakhir mengenai perdamaian dan keamanan yang telah mencabut larangan mengekspor peralatan militer yang diberlakukan sejak akhir Perang Dunia II.
"Dalam pertemuan hari ini, kami telah sepakat untuk memulai negosiasi mengenai peralatan pertahanan dan transfer teknologi," kata Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani dalam sebuah wawancara di kantornya setelah pertemuan.
"Kami ingin fokus pada penyelenggaraan diskusi [tentang pengadaan] dalam kaitannya dengan keamanan maritim, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana," katanya.
Menurut Nakatani, rencana Indonesia untuk mendapatkan pesawat amfibi US-2 yang digunakan dalam operasi penyelamatan maritim menjadi hal penting pada agenda tersebut.
Namun, ia mengatakan bahwa untuk masalah transfer teknologi, perjanjian yang komprehensif dan mendasar harus disusun terlebih dahulu.
"Harus ada aturan yang jelas seperti berapa lama kerja sama ini dapat dilakukan dan sejauh mana. Ke depan kita perlu proposal yang lebih konkret dan lebih berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia," katanya. Menurut seorang pejabat Indonesia, harga satu pesawat US-2 bisa mencapai Rp 1 triliun (US $ 71,4 juta).
Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra mengatakan, kerja sama pertahanan tidak hanya akan terbatas pada US-2, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti mesin untuk pengangkut personel lapis baja buatan Indonesia Anoa dan untuk excavator militer buatan lokal .
Indonesia telah secara agresif mencoba untuk membeli perangkat keras militer di luar negeri, tetapi atas dasar transfer teknologi yang menyertainya.
Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu mengatakan kerja sama pertahanan yang bersejarah itu tidak boleh ditafsirkan akan menambah ketegangan di wilayah tersebut.
"Pertemuan ini bukan tentang pembentukan koalisi untuk perang. Pertemuan ini ditujukan untuk mendukung perdamaian, "katanya.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada awal tahun ini, di mana kedua pemimpin sepakat untuk menandatangani payung hukum untuk kelanjutan kerjasama pada tingkat dasar.
Sebelum pertemuan hari Kamis dengan Jepang, Indonesia banyak dirasakan oleh para pengamat telah cenderung lebih condong lebih ke Tiongkok, seperti yang terlihat dari manfaat yang telah diberikan Tiongkok kepada Indonesia, seperti misalnya miliaran dolar dana infrastruktur.
Ketika ditanya apakah pertemuan dengan Jepang tersebut akan ditafsirkan secara berbeda oleh Tiongkok, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi percaya hal itu tidak akan merusak hubungan Indonesia dan Tiongkok.
"Hal ini tidak akan ditafsirkan berbeda oleh Tiongkok karena pertemuan ini telah jelas memberikan kontribusi untuk perdamaian dan stabilitas internasional. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Tiongkok yang kurang lebih mirip, yang dihadiri oleh menteri koordinator politik, hukum dan keamanan kita. Kami juga telah memiliki format yang sama dengan Australia juga," katanya.
Peran Tiongkok dalam sengketa LCS juga dibahas dalam pertemuan itu, dengan Indonesia menyerukan semua pihak dalam sengketa untuk secara sepenuhnya dan efektif menerapkan declaration of conduct yang disepakati.
Menurut Retno, Indonesia telah menegaskan kembali sikapnya yang tidak merupakan negara pengklaim dalam konflik LCS karena tidak memiliki klaim yang bersinggungan dengan klaim negara lain dalam bentuk apapun, termasuk fitur geografis dan maritim, wilayah perairan, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.
Hasil dari pertemuan:
1. Kedua negara sepakat untuk membuka hotline komunikasi antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan masing-masing.
2. Pertemuan serupa akan digelar setiap dua tahun.
3. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama maritim.
4. Indonesia mengharapkan Jepang untuk melaksanakan poin kerjasama maritim yang disepakati dalam KTT East Asia baru-baru ini di Kuala Lumpur.
5. Sebagai seorang pengamat di Indian Ocean Rim Association (IORA), Jepang diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam asosiasi tersebut yang pada saat ini dipimpin oleh Indonesia.
6. Sehubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia dan Jepang memiliki semangat yang sama untuk memastikan adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
7. Indonesia meminta semua pihak untuk mengakhiri kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di LCS, dan mematuhi aturan dan hukum internasional.
8. Indonesia menyerukan semua pihak dalam sengketa LCS untuk secara sepenuhnya dan efektif melaksanakan declaration of conduct dan early conclusion of code of conduct.
9. Indonesia menegaskan kembali sikap sebagai negara bukan pengklaim dalam konflik LCS dengan tidak ada klaim yang bersinggungan dengan klaim negara lain dalam bentuk apapun.
10. Kerjasama kontraterorisme.
11. Jepang dan Indonesia akan saling mendukung dalam upaya untuk mendapatkan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
12. Jepang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan kapasitas angkatan lautnya.
13. Negosiasi lebih lanjut tentang pengadaan Indonesia untuk produk militer dan transfer teknologi, dengan prioritas pembelian pesawat amfibi US-2.
14. Kerjasama saiber (cyber) dan intelijen.
Sumber : http://thejakartapost.com/
