 |
| Su-30 |
Direktur Imparsial Al Araf mengingatkan pemerintah agar tidak melibatkan broker atau pihak ketiga dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI.
Hal itu perlu diperhatikan untuk mencegah adanya praktik korupsi dan mendorong efisiensi anggaran pertahanan.
"Melibatkan broker adalah sumber masalah dalam pengadaan. Pembelian harus dilakukan G to G (government to government atau di antara dua pemerintah)," ujar Al Araf dalam penyampaian laporan Transparency International di Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Al Araf mengkritik salah satu kesepakatan pembelian alutsista antara Rusia dan Indonesia dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, meski tidak ada broker dalam kesepakatan, ternyata ada perusahaan yang menjadi pihak ketiga. Bahkan, perusahaan tersebut memilki kantor di Jakarta.
Araf meminta agar Kementerian Pertahanan benar-benar memperhatikan persoalan broker dalam pembelian alutsista. Setidaknya, kata dia, hal itu akan meminimalkan ruang korupsi di sektor pertahanan.
Araf juga menyarankan agar pembelian alutsista hanya dilakukan dengan negara-negara yang menerapkan good governance.
Sebab, ada kecenderungan bahwa proses negosiasi menjadi lebih mudah dan transparan jika dilakukan dengan negara yang menjunjung tata pemerintahan yang baik.
Transparansi Pengadaan Alutsista Dinilai Beri Rasa Aman bagi Prajurit TNI
Direktur Imparsial Al Araf menilai, transparansi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dapat memberikan rasa aman bagi prajurit TNI.
Pembelian alutsista dengan kualitas dan spesifikasi yang jelas tanpa adanya kecurangan dinilai lebih memberikan keamanan bagi prajurit TNI yang menggunakannya.
"Persoalan korupsi ini meresahkan bagi mereka yang menggunakan senjata itu sendiri. Misalnya pesawat tempur yang terindikasi korupsi, akan meresahkan buat mereka yang menggunakannya," kata Araf dalam penyampaian laporan Transparency International di Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Al Araf menceritakan pengalamannya saat menangani kasus skandal pengadaan pesawat Sukhoi.
Menurut dia, saat itu seorang pilot pesawat tempur berbicara dan menyampaikan dukungan untuk membongkar skandal korupsi tersebut.
Pilot tersebut mengeluhkan mengenai kualitas pesawat tempur yang dinilai masih sangat rendah. Hal itu dikarenakan adanya praktik korupsi dalam proses pembelian pesawat.
"Pilot tersebut mengatakan, banyak temannya yang jadi korban kecelakaan pesawat, dan memang bukan hanya satu kali pesawat jatuh, atau kapal tenggelam karena pengadaan yang bermasalah," kata Araf.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/15172231/Cegah.Korupsi.Pengadaan.Alutsista.TNI.Diminta.Tak.Libatkan.Broker
