 |
| Kapal Perang TNI AL |
Pemerintah Indonesia disarankan menggalang kekuatan dengan anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk menghadapi China.
Saran itu datang dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengenai insiden yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau perairan Natuna belum lama ini.
Yusril berpendapat, ketegasan pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan persoalan insiden di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau itu.
"Kemudian jalur diplomatik menggalang kekuatan bersama di kawasan Asia tenggara menghadapi ekspansi China yang mengkhawatirkan negara-negara Asia Tenggara lain, baik Filipina, Brunei Darusallam, Malaysia, Vietnam terhadap aksi sepihak yang dilakukan oleh China ini," kata Yusril di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (26/3/2016).
Menurut Yusril, persoalan insiden di perairan Natuna itu bukan semata-mata masalah patroli laut yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Tapi ini adalah masalah kedaulatan kita di laut yang juga kewenangan dari TNI, ini yang harusnya menjadi perhatian serius," tutur Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
Usik Kedaulatan, RI meski Tinjau Ulang Hubungan dengan China
Pemerintah Indonesia disarankan perlu meninjau kembali semua hubungan kerja sama yang selama ini dijalin dengan Pemerintah China. Pasalnya, insiden yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau perairan Natuna belum lama ini memerlukan sikap tegas pemerintah.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah mengingatkan pemerintah tentang ancaman klaim sepihak dari China atau persoalan di Laut China Selatan pada sekitar empat bulan yang lalu.
"Saya mengatakan hati-hati dengan bahasa diplomatik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, karena memang ambisi China untuk membangun armada militer dia kuat. Kemudian klaim Laut China Selatan itu sangat besar sekali imbasnya terhadap Indonesia," ujar Yusril di Kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (26/3/2016).
Dan China kata Yusril, tidak mau mengakui The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS). "Sementara kita adalah sebuah negara kepulauan," ucap Yusril.
"Jadi insiden itu sesungguhnya harus membuat pemerintah berpikir ulang tentang hubungan dengan China dan juga dominasi China yang makin menguat di Asia. Tidak hanya secara ekonomi, tapi secara politik, juga penetrasi terhadap wilayah," imbuhnya.
Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, menguatnya China itu juga dirasakan oleh semua negara anggota ASEAN, sehingga menjadi persoalan juga bagi Malaysia, Vietnam dan Brunei Darusallam.
"Bahkan Filipina satu pulaunya sudah dicaplok oleh China, kita di sini tinggal tunggu waktu saja, begitu banyak pekerja China yang masuk ke Indonesia seiring dengan dilakukannya investasi yang dilakukan pihak China di sini," imbuhnya.
Maka itu menurut dia, insiden di perairan Natuna itu adalah masalah yang sangat serius karena akan membawa dampak politik yang cukup besar bagi negara.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/1095996/14/china-mulai-ekspansi-ri-disarankan-galang-kekuatan-di-asean-1459001069
