 |
| Menhan RI dan Dubes China |
Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memanggil Duta Besar China, Xie Feng. Pemanggilan untuk meminta penjelasan terkait insiden yang terjadi di perairan Natuna.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, dalam pertemuan nanti, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan bertanya mengenai persoalan tersebut. Harapannya ada pemahaman bersama mengenai batas-batas perairan.
Pemahaman bersama ini, kata dia, bisa mencegah terulangnya pelanggaran di perairan Natuna. "Ya saya tanya dulu dengan dubes. Sebenarnya ini urusan Menlu, tapi enggak ada salahnya kita tanya-tanya dengan dubesnya. Kalau ada masalah ya kita ngomong dong dengan baik," ujar Ryamizard usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Australia Marise Ann Payne, di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (21/3/2016).
Dia menegaskan, kejadian di perairan Natuna tidak menyebabkan penambahan kekuatan militer di kepulauan Natuna. "Tidak. Untuk apa? Kita tidak ada musuhan," tegasnya
Namun, dirinya mengaku telah mengunjungi Natuna beberapa waktu lalu dan berencana memperkuat pertahanan di wilayah tersebut dengan menempatkan satu flight pesawat tempur, tiga kapal fregat dan sebagainya.
"Tapi kan landasannya harus dibuat bagus dulu. Jadi tidak bisa mendarat sembarangan. Kemudian tiga kapal fregate, itu dibuat dulu pelabuhan. Kemudian nanti ada Marinir 1 kompi, Paskhas 1 kompi, Rider 1 batalyon. Kemudian dilengkapi dengan kapal patroli untuk salah satunya itu (mengawasi illegal fishing)," ucapnya.
Menurutnya, illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus ditangani seluruh instansi terkait termasuk Kemenhan. "Ancaman nyata itu kan termasuk pencurian ikan. Itu urusan Menteri Pertahanan juga, yang namanya masalah negara begitu Menteri Pertahanan harus tahu," tandasnya.
Setelah Diprotes Keras, China Akui Natuna Milik Indonesia
Pemerintah China pada Senin (21/3/2016), mengakui wiilayah perairan Natuna milik Indonesia. Pengakuan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi memprotes keras tindakan kapal nelayan China yang masuk Natuna untuk mencuri ikan.
Semula, Kedutaan Besar China di Jakarta, memprotes penangkapan kapal dan delapan anak buah kapal (ABK) China oleh aparat keamanan Indonesia pada Sabtu pekan lalu. Kedubes China bahkan mengklaim penangkapan itu terjadi di perairan milik China.
Padahal, Indonesia berulang menegaskan, perairan Natuna, sepenuhnya milik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, akhirnya memberi penegasan soal kepemilikan Indonesia atas perairan Natuna.
”Kedaulatan Natuna milik Indonesia. China tidak memiliki keberatan dengan ini,” kata Hua dalam briefing reguler, seperti dikutip Reuters.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menlu Retno telah memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar China di Jakarta, Sun Wei Dei. Pemanggilan ini untuk memprotes keras pelanggaran kapal China di wilayah Natuna, Indonesia.
”Dalam pertemuan itu, kami nyatakan protes keras dan sampaikan nota yang berisi sebagai berikut, pertama terdapat pelanggaran coast guard China terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontingen,” kata Menlu Retno pada Senin (21/3/2016).
”Protes kedua adalah pelanggaran coast guard China terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontingen,” lanjut Retno.
”Ketiga, pelanggaran juga dilakukan coast guard China pada kedaulatan laut teritorial Indonesia. Indonesia telah minta klarifikasi pada Pemerintah Tiongkok atas kejadiaan ini,” imbuh Retno.
Retno melanjutkan, dalam pertemuan itu dia menekankan kepada pihak Chiina bahwa dalam hubungan bernegara yang baik, prinsip hukum internasional termasuk UN Clos 1982 harus dihormati.
”Terakhir saya sampaikan penekanan bahwa Indonesia bukan merupakan claim state di Laut China. Indonesia bukan claim state Laut China Selatan,” tegas Menlu Retno.
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/1094666/14/menhan-panggil-dubes-china-terkait-insiden-natuna-1458558198
