 |
| Ilustrasi |
Presiden Filipina Benigno Aquino menyampaikan, pada Rabu (30/3), bahwa untuk kali pertama negaranya berencana membeli armada kapal selam dengan tujuan membantu melindungi wilayahnya di Laut China Selatan yang disengketakan.
Menurut presiden, Filipina bisa kehilangan kendali di sepanjang pantai baratnya jika Tiongkok berhasil menegakkan klaimnya.
“Kami harus mempercepat modernisasi angkatan bersejata kami demi kebutuhan untuk mempertahankan diri. Kami adalah titik persinggahan ke Pasifik dan kami sedang mempelajari apakah kami perlu atau tidak memerlukan kekuatan kapal selam,” katanya kepada wartawan.
Namun negara yang dinilai miskin ini, sebelumnya tidak pernah mengoperasikan kapal selam dan sampai sekarang mereka masih mengandalkan sebagian besar kapal pada Amerika Serikat (AS) – yang, yang telah meningkatkan belanja pertahanannya sebagai respons terhadap ekspansi militer Tiongkok di wilayah tersebut.
Tiongkok sendiri telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, kendati ada klaim menentang dari Filipina, Vietnam, Malayasia, Taiwan dan Brunei.
Bahkan menurut laporan Taipei dan Washington, Beijing telah mereklamasi lebih dari 1.174 hektar wilayah Laut China Selatan dalam waktu kurang dari dua tahun melalui operasi pembangunan pulau yang intensif. Negeri Tirai Bambu itu juga mengerahkan peluru kendali darat ke udara atau surface-to-air missiles (SAM) di pulau yang disengketakan di sana.
Kendati ada dominasi militer Tiongkok terhadap Filiina, Aquino tetap berupaya menaikkan anggaran pertahanan ke level tertinggi serta mengakuisisi kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat jet tempur.
Namun ada perbedaan jauh dalam belanja pertahanan antara Tiongkok dan Filipina. Tahun ini saja, anggaran pertahanan yang diusulkan Tiongkok mencapai sebesar 954 miliar yuan atau setara US$ 147 miliar dan jumlah itu sekitar 59 kali lebih tinggi dari anggaran yang diajukan Filipina.
Alhasil, Filipina telah beralih kepada sekutu lamanya, Amerika Serikat dan bekas musuhnya di jaman perang, Jepang, untuk meningkatkan perangkat keras militernya.
Negara tersebut juga meminta pelaksanaan sidang arbitrase dengan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menyatakan bahwa klaim Laut China Selatan oleh Tiongkok adalah ilegal. Putusan itu diperkirakan keluar tahun ini.
Namun Tiongkok memboikot sidang arbitrase di Den Haag.
Sedangkan menurut Benito Lim, profesor ilmu politik di Universitas Ateneo de Manila, pembelian kapal selam tidak akan menyelesaikan sengketa karena Filipina tidak dapat menyamakan kemampuan dengan militer Tiongkok.
“Aquino harus realistis. Dia perlu kekuatan untuk melawan kekuatan,” ujar Lim kepada AFP.
Dia menambahkan Filipina harus membuka dialog dengan Tiongkok. “Kapal selam akan menjadi investasi yang sangat mahal, dan hal itu mungkin tidak mengatasi masalah dengan cara yang paling masuk akal,” tuturnya.
Sumber : http://beritasatu.com/
