 |
| Tentara Nasional Indonesia |
Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris meminta pemerintah harus melakukan pembebasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata Charles di Jakarta, Minggu (17/7/2016).
Menurutnya, hukum Internasional dikenal doktrin humanitarian intervention, yakni militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal.
Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf," kata anggota Fraksi PDIP ini.
Untuk menghindari polemik, ia memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer. Karena menurut dia, UU Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya.
"Namun, saya rasa operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi," jelas Charles.
Operasi pembebasan terhadap sandera WNI harus segera dilakukan jangan sampai dibiarkan terlalu lama.
"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera. Penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik apapun. Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun," tegasnya.
Kata dia, militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia.
Pasukan TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan.
"Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan saya yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan," pungkasnya. (fmi)
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/07/17/337/1439955/bebaskan-sandera-abu-sayyaf-dpr-desak-tni-masuk-ke-filipina
"Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata Charles di Jakarta, Minggu (17/7/2016).
Menurutnya, hukum Internasional dikenal doktrin humanitarian intervention, yakni militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal.
Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf," kata anggota Fraksi PDIP ini.
Untuk menghindari polemik, ia memilih menggunakan terminologi operasi pembebasan ketimbang operasi militer. Karena menurut dia, UU Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya.
"Namun, saya rasa operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi," jelas Charles.
Operasi pembebasan terhadap sandera WNI harus segera dilakukan jangan sampai dibiarkan terlalu lama.
"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera. Penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik apapun. Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun," tegasnya.
Kata dia, militer Filipina pasti sudah memiliki koordinat lokasi para sandera dan penyanderanya, apalagi sudah ada komitmen bantuan dari Indonesia dan Malaysia.
Pasukan TNI pun sudah berkali-kali menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk melakukan operasi pembebasan.
"Apabila sumber daya intelijen militer negara-negara di kawasan bisa dimaksimalkan saya yakin pembebasan sandera bukan hal yang mustahil dilakukan," pungkasnya. (fmi)
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/07/17/337/1439955/bebaskan-sandera-abu-sayyaf-dpr-desak-tni-masuk-ke-filipina
