 |
| Marinir TNI AL |
Pemerintah Indonesia masih mengandalkan Filipina untuk membebaskan tujuh WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Meskipun demikian, pemerintah sudah berancang-ancang langsung masuk apabila masa mendatang kejadian serupa terulang lagi. Saat ini, kendali masih berada di otoritas Filipina.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, sekarang pihaknya masih menunggu kabar, salah satunya dari militer Filipina mengenai operasi penyelamatan sandera. Militer Filipina mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyelamatkan sandera. Sehingga, militer Indonesia memilih untuk menahan diri. Terlebih, setelah sejumlah kesepakatan dicapai dengan militer negara tetangga itu.
Saat ini, posisi para penyandera di Pulau Jolo sudah dikepung oleh sekitar 6-7 ribu pasukan Filipina. Sementara, untuk ke depan, bila terjadi lagi bisa saja TNI bisa ikut mengejar sampai ke darat karena sudah mendapat akses. ’’Begitu masuk, kita cuma bilang kita masuk, iya oke kita masuk, kejar sampai ke dalam,’’ ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (29/6).
Dia sudah menyampaikan kepada TNI mengenai kondisi Pulau Jolo yang tidak terlalu luas. Ada beberapa rute untuk mencapai pulau tersebut, yang seluruhnya telah diamankan oleh militer Filipina. Bagi Menhan, yang terpenting adalah memastikan sandera dalam kondisi selamat. Pihaknya masih terus memonitor upaya penyelamatan sandera itu.
Sementara untuk penyanderaan kali ini, pihaknya bisa memahami permintaan Filipina agar TNI tidak masuk dulu. ’’Kan dia (kerahkan) hampir 10 ribu itu, kalau kita nambah-nambah nanti kacau lagi, kan belum terkoordinasi,’’ ucapnya.
Menhan menuturkan, sebetulnya jalur yang dilalui oleh kapal para sandera itu merupakan jalur terlarang. Usai penyanderaan pertama, jalur itu tidak boleh dilewati kapal niaga. ’’Sebetulnya ada larangan oleh Kemenhub, (mereka) bandel saja,’’ tutur Menhan.
Karena itulah, pihaknya akan mengumpulkan para pengusaha batu bara yang kapalnya biasa berlayar di laut Sulawesi. Kemudian, juga mengundang Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya akan memberikan arahan mengenai jalur-jalur yang telah diamankan TNI maupun militer Filipina. ’’Kalau bandel ya percuma. Ini aman, dia lewat yang tidak aman, ya kejadian lagi,’’ tambahnya.
Sementara itu, kemarin siang, Menhan bersama Menlu Retno Marsudi menemui Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan terbaru upaya pembebasan sandera termasuk hasil kunjungan Ryamizard ke Manila. Sekaligus, kroscek informasi yang didapatkan di lapangan, karena tidak selalu sama.
Ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam kunjungan Menhan ke Manila, salah satunya mengenai koridor laut. Begitu pula dengan kesepakatan soal boleh tidaknya militer ikut serta dalam kapal niaga yang berlayar di perairan Filipina.
Menlu menyatakan, hari ini dia akan bertolak ke Manila untuk bertemu dengan Menlu Filipina yang baru. Pihaknya akan mengomunikasikan upaya-upaya pembebasan sandera seperti halnya yang dilakukan pada penyanderaan kali pertama. Rencananya, pertemuan akan dihelat pada 1 Juli karena pelantikan presiden Filipina yang baru dilakukan hari ini.
Dikawal Tentara
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap, pemerintah Filipina mengizinkan tentara mengawal kapal pengangkut batu bara hingga kembali ke Indonesia. Keinginan tersebut diungkapkan Gatot kepada Kaltim Post di Markas Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Rabu (29/6) malam. Kedatangan orang nomor satu di lingkungan TNI ini ke Balikpapan dalam rangka silaturahmi dan berbuka puasa bersama prajurit Kodam VI/Mulawarman, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Panglima menuturkan, apabila Filipina tak bisa menjamin keselamatan WNI yang berlayar, maka setidaknya mengizinkan militer Indonesia ikut di atas kapal dan mengawal ABK.
"Enggak usah banyak-banyak. Cukup tiga-empat tentara. Maka, kami bisa atasi itu. Percaya sama saya," kata Panglima TNI. Mantan Kasad ini menuturkan, militer Indonesia selama ini tidak bisa berbuat banyak karena menjaga kedaulatan Filipina. Karena itu, dia tak serta meyakini mengenai kabar bahwa militer Filipina mengizinkan TNI terlibat dalam operasi pembebasan sandera. "Kita tidak boleh percaya terhadap apapun sebelum ada hitam di atas putih. Karena konstitusi Filipina tidak mengizinkan," katanya.
Panglima TNI juga menyoroti kecerobohan TB Charles yang melewati jalur konflik (zona merah) sehingga mereka dibajak. Gatot menegaskan apa yang dilakukan adalah pelanggaran. "Saya tidak tahu apakah ini pelanggaran dari perusahaan atau Kementerian Perhubungan, karena perlu konfirmasi. Tapi, kementerian sudah menyatakan moratorium tidak ada pengiriman batu bara di rute tersebut dan itu dilanggar," kata Jenderal Gatot. Keputusan tetap melewati rute terlarang disebut panglima sama saja menyerahkan diri kepada pembajak. Perairan di Kepulauan Jolo, Filipina Selatan ditegaskan Gatot dilarang dilewati. Namun, TB Charles dianggap lalai. Motifnya pun sedang ditelusuri. Namun, dia menduga karena nakhoda ingin irit bahan bakar.
"Ada selisih kurang lebih 18 mil. Maka dipotong jalur yang kurang lebih 4-5 kilometer dari Kepulauan Jolo. Ya sama saja istilahnya silakan tangkap saya. Bahasanya ‘kan seperti itu," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan, TB Charles 001 dan Tongkang Robby 152 diserang kelompok militan di Filipina pada 20 Juni lalu, saat berlayar di Laut Sulu. Dalam peristiwa perompakan itu, tujuh ABK WNI dibawa paksa oleh militan sebagai sandera. Itu merupakan peristiwa penyanderaan ketiga dalam tiga bulan terakhir.
Kalau WNI Disandera Lagi, Indonesia Bisa Langsung Serang Abu Sayyaf di Filipina
Sejak penyanderaan pertama warga Negara Indonesia medio Maret dan Mei lalu, opsi militer sudah mengemuka. Namun pendekatan diplomasi lah yang dikedepankan. Sejauh ini pendekatan diplomasi sukses dan WNI sukses dibebaskan. Meski demikian, opsi militer selalu disiapkan untuk penanganan paling akhir.
Pertanyaannya, apakah pihak Indonesia bisa masuk wilayah Filipina untuk membebaskan sandera? Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum diizinkan masuk. Filipina yang akan berusaha membebaskan sandera. Jadi, Indonesia hanya menunggu upaya yang dilakukan tentara negara itu. "Penyanderaan kan sudah terjadi. Kami belum bisa masuk," terang dia.
Namun, jika terjadi penyanderaan lagi, pihak Indonesia diizinkan untuk masuk melakukan pengejaran. Tidak perlu lagi meminta izin presiden. Cukup dilakukan koordinasi untuk meminta arahan agar pasukan Indonesia bisa melakukan pengejaran. Namun, dia berharap penyanderaan tidak terjadi lagi, dan ini yang terakhir.
Dalam pertemuan antar-Menhan itu, lanjut Ryamizard, Indonesia dan Filipina siap melakukan pengawalan terhadap kapal yang melintas. Tentara Indonesia akan mengawal kapal sampai perairan Filipina begitu juga sebaliknya. Untuk di perairan Indonesia yang akan melakukan pengawalan adalah Gugus Tempur Laut (Guspurla) TNI.
Nantinya juga akan dilakukan patroli bersama. Namun, butuh dilakukan latihan bersama sebelum patroli dilaksanakan. Memang, sebelumnya pernah dilakukan penandatanganan MoU untuk melaksanakan patroli terkoordinasi.
Sumber : http://kaltim.prokal.co/read/news/271318-pembebasan-sandera-andalkan-filipina.html
