Korea Utara |
Korea Utara dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan informal. Meskipun kontak berlangsung secara tidak resmi, namun pertemuan itu mendapat sorotan hangat. Delegasi AS yang beranggotakan mantan diplomat dengan status warga sipil, membuat hasil yang rinci tidak dapat dikeluarkan. Akan tetapi kedua pihak saling mengevaluasi niat untuk masing-masing melalui dialog, sehingga kontak itu memiliki makna yang tidak kecil.
Pertemuan informal itu terjadi di Kuala Lumpur Malaysia selama 2 hari, dari tgl. 21 hingga 22 Oktober. Sebanyak 5 pejabat pemerintah menghadiri pertemuan itu, termasuk wakil duta besar Korea Utara untuk PBB Jang Il-hoon, yang dikenal sebagai saluran kontak antara kedua negara. Dari pihak AS, 4 orang mantan pejabat tinggi pemerintah Washington, seperti mantan utusan khusus nuklir Robert Galluchi dan Joseph DeTrani ikut serta dalam pertemuan itu. Memang betul, mereka dianggap sebagai kelompok pro-dialog yang mendesak dialog dengan Korea Utara di AS. Dalam hal itu, pemerintah Seoul dan Washington membantah terlibat dalam kontak itu. Pemerintah Korea Selatan kembali memastikan akan mempertahankan sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara dengan lebih keras.
Namun demikian, kontak di Malaysia cukup signifikan sebagai ajang untuk saling memeriksa kondisi masing-masing, karena AS sedang menghadapi proses transisi pemerintahan. Singkatnya, dengan sulitnya mengadakan pertemuan formal, maka kedua pihak berupaya memastikan niat masing-masing melalui kontak tersebut. Pihak Korea Utara perlu meninjau arah kebijakan pemerintahan AS berikutnya, dan juga pihak AS harus memahami niat Korea Utara untuk menyusun arah kebijakan atas Pyongyang.
Dalam pertemuan itu, pihak AS dilaporkan menyampaikan posisinya yang memprioritaskan penghentian program nuklir Korea Utara. Salah satu peserta, Leon Sigal mengatakan bahwa pemerintahan baru AS harus mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Pyongyang. Korea Utara tengah mengembangkan kemampuan nuklir dan rudal yang lebih maju disaat terjadinya transisi pemerintahan AS. Pada akhirnya, Pyongyang nampaknya memiliki strategi untuk mendorong Washington untuk mengakui status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir.
Sumber : http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10061755
Pertemuan informal itu terjadi di Kuala Lumpur Malaysia selama 2 hari, dari tgl. 21 hingga 22 Oktober. Sebanyak 5 pejabat pemerintah menghadiri pertemuan itu, termasuk wakil duta besar Korea Utara untuk PBB Jang Il-hoon, yang dikenal sebagai saluran kontak antara kedua negara. Dari pihak AS, 4 orang mantan pejabat tinggi pemerintah Washington, seperti mantan utusan khusus nuklir Robert Galluchi dan Joseph DeTrani ikut serta dalam pertemuan itu. Memang betul, mereka dianggap sebagai kelompok pro-dialog yang mendesak dialog dengan Korea Utara di AS. Dalam hal itu, pemerintah Seoul dan Washington membantah terlibat dalam kontak itu. Pemerintah Korea Selatan kembali memastikan akan mempertahankan sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara dengan lebih keras.
Namun demikian, kontak di Malaysia cukup signifikan sebagai ajang untuk saling memeriksa kondisi masing-masing, karena AS sedang menghadapi proses transisi pemerintahan. Singkatnya, dengan sulitnya mengadakan pertemuan formal, maka kedua pihak berupaya memastikan niat masing-masing melalui kontak tersebut. Pihak Korea Utara perlu meninjau arah kebijakan pemerintahan AS berikutnya, dan juga pihak AS harus memahami niat Korea Utara untuk menyusun arah kebijakan atas Pyongyang.
Dalam pertemuan itu, pihak AS dilaporkan menyampaikan posisinya yang memprioritaskan penghentian program nuklir Korea Utara. Salah satu peserta, Leon Sigal mengatakan bahwa pemerintahan baru AS harus mempertimbangkan kembali kebijakannya terhadap Pyongyang. Korea Utara tengah mengembangkan kemampuan nuklir dan rudal yang lebih maju disaat terjadinya transisi pemerintahan AS. Pada akhirnya, Pyongyang nampaknya memiliki strategi untuk mendorong Washington untuk mengakui status Korea Utara sebagai negara pemilik nuklir.
Sumber : http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10061755