 |
| Rodrigo Roa Duterte |
Ancaman kembali dikeluarkan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte kepada Amerika Serikat (AS). Pria berusia 71 tahun itu mengancam akan mencabut Perjanjian Kunjungan Tentara yang memungkinkan tentara AS masuk ke Filipina untuk melakukan latihan perang bersama.
Duterte kesal karena dana bantuan AS lewat Millenium Challenge Corporation (MCC) tidak jelas nasibnya. Para pimpinan MCC menunda pemungutan suara untuk perpanjangan paket bantuan pembangunan ke Filipina. Penundaan dilakukan hingga adanya peninjauan terhadap kebebasan sipil dan supremasi hukum di Negeri Lumbung Padi.
Seperti dimuat The Guardian, Senin (19/12/2016), Kedutaan Besar AS di Manila mengatakan Washington siap bekerja sama dengan Presiden Rodrigo Duterte terkait isu tesebut. Sementara juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menyampaikan, pihaknya tidak akan bereaksi secara terbuka setiap kali Duterte mengeluarkan pernyataan.
Nasib dana bantuan tersebut belum jelas apakah dihentikan atau tidak. Akan tetapi, mantan Wali Kota Davao itu kadung kesal. Duterte malah menuduh MCC telah mengeluarkan Filipina dari daftar penerima bantuan. Ia yakin Filipina dapat bertahan tanpa bantuan uang dari Negeri Paman Sam.
Filipina dan AS terikat Perjanjian Kunjungan Tentara yang diteken pada 1998. Dalam perjanjian tersebut, pasukan AS dapat dengan bebas mengunjungi Filipina untuk latihan perang bersama. Sebagaimana diketahui, Filipina adalah sekutu sekaligus salah satu mitra utama AS di Asia serta Asia Tenggara.
Para pimpinan MCC khawatir dana bantuan tersebut nantinya akan semakin menambah panjang daftar korban tewas akibat perang narkoba di Filipina. Sedikitnya 3.000 orang tewas sejak Duterte naik jabatan pada 30 Juni 2016. AS, Uni Eropa, dan PBB menduga ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, para korban dihukum begitu saja tanpa menjalani persidangan yang sah.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/12/19/18/1569826/duterte-ancam-cabut-perjanjian-as-siap-selesaikan-masalah
Duterte kesal karena dana bantuan AS lewat Millenium Challenge Corporation (MCC) tidak jelas nasibnya. Para pimpinan MCC menunda pemungutan suara untuk perpanjangan paket bantuan pembangunan ke Filipina. Penundaan dilakukan hingga adanya peninjauan terhadap kebebasan sipil dan supremasi hukum di Negeri Lumbung Padi.
Seperti dimuat The Guardian, Senin (19/12/2016), Kedutaan Besar AS di Manila mengatakan Washington siap bekerja sama dengan Presiden Rodrigo Duterte terkait isu tesebut. Sementara juru bicara Gedung Putih Josh Earnest menyampaikan, pihaknya tidak akan bereaksi secara terbuka setiap kali Duterte mengeluarkan pernyataan.
Nasib dana bantuan tersebut belum jelas apakah dihentikan atau tidak. Akan tetapi, mantan Wali Kota Davao itu kadung kesal. Duterte malah menuduh MCC telah mengeluarkan Filipina dari daftar penerima bantuan. Ia yakin Filipina dapat bertahan tanpa bantuan uang dari Negeri Paman Sam.
Filipina dan AS terikat Perjanjian Kunjungan Tentara yang diteken pada 1998. Dalam perjanjian tersebut, pasukan AS dapat dengan bebas mengunjungi Filipina untuk latihan perang bersama. Sebagaimana diketahui, Filipina adalah sekutu sekaligus salah satu mitra utama AS di Asia serta Asia Tenggara.
Para pimpinan MCC khawatir dana bantuan tersebut nantinya akan semakin menambah panjang daftar korban tewas akibat perang narkoba di Filipina. Sedikitnya 3.000 orang tewas sejak Duterte naik jabatan pada 30 Juni 2016. AS, Uni Eropa, dan PBB menduga ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, para korban dihukum begitu saja tanpa menjalani persidangan yang sah.
Sumber : http://news.okezone.com/read/2016/12/19/18/1569826/duterte-ancam-cabut-perjanjian-as-siap-selesaikan-masalah
