China Tegaskan Kedaulatan Maritim Harga Mati - Radar Militer

02 Januari 2017

China Tegaskan Kedaulatan Maritim Harga Mati

Presiden China Xi Jinping
Presiden China Xi Jinping 

Presiden China Xi Jinping menegaskan, negaranya tidak akan pernah membiarkan siapa pun untuk membuat "keributan besar" tentang kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim.
"Kami berpegang pada prinsip pembangunan yang damai dan akan menjaga kedaulatan teritorial dengan tegas. Kami tidak akan pernah membiarkan siapa pun membuat keributan besar tentang hal ini," kata Xi, dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 1 Januari 2017.
Seperti diketahui, Beijing mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
China juga tengah dibuat berang atas panggilan telepon Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump terhadap Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Militer China khawatir hal ini menjadi bentuk dukungan Trump kepada Taiwan sebagai negara merdeka.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Kebijakan Urusan China-Taiwan, Zhang Zhijun mengatakan, tahun ini akan menjadi tahun yang penuh dengan ketidakpastian.
"Tahun 2017, situasi di Selat Taiwan akan kompleks dan serius. Kami melihat adanya perkembangan hubungan yang dilandasi oleh berbagai faktor yang tak pasti dan mengandung risiko," kata Zhang.
Dalam pernyataannya, Zhang berharap orang-orang di kedua pihak negara dapat menunjukkan tekad dan keberanian, untuk memastikan "arah yang benar" dari perkembangan hubungan damai dan bekerja bersama untuk menjaga perdamaian di kawasan.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, bahwa Taiwan akan 'tenang' ketika berhadapan dengan China, meski ketidakpastian di tahun ini akan menguji ketahanan nasionalnya.
Sumber : http://dunia.news.viva.co.id/news/read/865712-china-tegaskan-kedaulatan-maritim-harga-mati

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb