 |
| Panglima TNI |
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya tidak pernah merilis tentang adanya institusi diluar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah "press release" (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu malam.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.
"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.
Menanggapi pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, kata Gatot, bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto soal itu.
Ia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan press release.
"Itu benar omongan saya, 1000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).
Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
Wiranto: Ada Komunikasi Belum Tuntas Antar Instansi Soal 5.000 Senjata
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengungkapkan, ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Indonesia.
Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Wiranto katakan, informasi dari Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, tentang ada instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang akan membeli 5.000 senjata standar TNI, tidak pada tempatnya dikaitkan dengan ekskalasi kondisi keamanan saat ini.
Hal itu, kata dia, karena ada komunikasi antar institusi yang belum tuntas.
"Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," jelasnya. Penjelasan tambahannya, ke-500 senjata itu juga bukan senjata standar militer.
Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Markas Besar TNI tetapi cukup dari Markas Besar Kepolisian Indonesia. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden.
"Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas isu itu," kata Wiranto.
Jumat lalu (22/9), Nurmantyo menjadi tuan rumah silaturahmi dengan para senior TNI, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Hadir sejumlah tokoh puncak TNI pada masanya, di antaranya Jenderal TNI (Purnawirawan) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Endriartono Sutarto), Laksamana TNI (Purnawirawan) Widodo AS, Jenderal TNI (Purnawirawan) Agum Gumelar, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto, dan lain-lain.
Pertemuan itu dibuka untuk jurnalis yang diijinkan ada di dalam aula di mana gelaran itu dilaksanakan, dan boleh mengikuti semua acara dari awal hingga akhir.
Di antara butir yang dikatakan Nurmantyo adalah informasi bahwa ada instansi di luar TNI dan Kepolisian Indonesia yang mengakuisisi 5.000 senjata. Sesudah ini dilontarkan sebagian media massa, polemik terjadi.
Sumber : http://www.antaranews.com/
