Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Panglima TNI Kedua dari AU Sejak Era Reformasi - Radar Militer

06 Desember 2017

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Panglima TNI Kedua dari AU Sejak Era Reformasi

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 

Presiden Joko Widodo menuturkan alasan dia mengajukan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi calon panglima baru TNI kepada DPR, karena dia yakin sosok Tjahjanto memiliki kepemimpinan dan kemampuan yang kuat.
"Saya meyakini beliau memiliki kepemimpinan dan kemampuan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," kata Jokowi, di Bandung, Senin.
Ditemui usai meresmikan Jalan Tol Soroja di Gerbang Tol Soreang, Jokowi memastikan pengajuan nama Tjahjanto menjadi calon pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo itu sudah sesuai prosedur.
Dia mengatakan, pengajuan nama Tjahjanto yang kini adalah kepala staf TNI AU ini murni karena Nurmantyo akan segera memasuki pensiun.
Selain itu, Jokowi juga menilai pengusungan Hadi sesuai mekanisme normal meski masa dinas Gatot akan berakhir pada 2018. "Jadi ini mekanisme normal, karena Pak Gatot akan pensiun," kata dia.
Tjahjanto menjadi komandan Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Solo, saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Dalam perjalanan waktu, Jokowi menjadi presiden dan Tjahjanto menjadi sekretaris militer dengan pangkat marsekal madya TNI (bintang tiga).
Tjahjanto yang berlatar pilot pesawat terbang transport TNI AU (Skuadron Udara 4 TNI AU) pernah menjadi komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi TNI AU I (satuan ini di bawah skuadron udara) dan kepala Dinas Penerangan TNI AU.
Akan tetapi dia tidak pernah menjadi panglima Komando Operasi TNI AU, atau asisten kepala staf TNI AU, dua posisi yang biasanya menjadi runtutan karir seorang kepala staf TNI AU.
Seorang marsekal TNI pernah menjadi panglima TNI, yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto, yang kemudian menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Sedangkan laksamana TNI pernah dua kali menjadi panglima TNI, yaitu Laksamana TNI Widodo AS dan Laksamana TNI Agus Suhartono.
Secara normatif, semua kepala staf matra TNI memiliki peluang untuk ditunjuk, dilantik, dan diambil sumpahnya sebagai panglima TNI.
Pada awal-awal reformasi, pernah diwacananakan pergantian kepemimpinan pucuk pimpinan TNI secara bergantian di antara ketiga kepala staf (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU). Akan tetapi, hal itu tidak berjalan karena dinamika di dalam negeri yang berkembang, selain karena penentuan panglima TNI merupaka prerogatif presiden.
Jenderal Gatot Nurmantyo Sebut Marsekal Hadi Tjahjanto Cocok Jadi Panglima TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebut Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto cocok menjadi penggantinya.
"Pak Hadi cocok untuk menjadi Panglima TNI dalam tahun politik, itu harus sama-sama kita yakini, Presiden yang pakai kok," kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.
Ia mengatakan bahwa di antara tiga kepala staf angkatan, yang paling memenuhi syarat menjadi panglima pada tahun politik adalah KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto, yang lahir di Malang pada 8 November 1963, dianggap paling sesuai karena sejak awal sudah dipersiapkan dan baru pensiun setelah tahun politik berlalu.
"Pertama, KSAL bulan Mei pensiun, kalau jadi Panglima TNI kan cuma sebentar, KSAD Januari 2019 pensiun, KSAU ini sampai 2020 sehingga bisa memimpin TNI menghadapi tahun politik dengan lancar," katanya.
Gatot mengatakan bahwa belakangan dia hampir setiap hari bertemu dengan Hadi sehingga informasi dan pesan mengenai pergantian posisi bisa disampaikan setiap hari.
Ia menilai tahun politik ke depan merupakan masa dengan tantangan sangat tinggi yang memerlukan kesigapan antisipasi.
"Kita melihat bagaimana pilkada atau pilgub di DKI, begitu keras, tensinya tinggi, mengerahkan pasukan begitu banyak, sekarang ini bukan hanya satu, ada 171, dan semua benar-benar berjuang, karena yang menentukan kepala daerah ini juga modal untuk pileg dan pilpres, agak keras. Ini yang perlu diantisipasi betul," katanya.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb