 |
| Ilustrasi |
Negara-negara di dunia didesak untuk segera menyepakati perjanjian yang melarang penggunaan apa yang disebut sebagai robot pembunuh sebelum terlambat.
Disampaikan organisasi non-pemerintah, Amnesty International, waktu semakin dekat sebelum senjata-senjata mematikan itu dikirimkan ke medan peperangan.
Organisasi itu pun mengkritik langkah badan PBB, Konvensi Persenjataan Konvensional Khusus (CCW), yang dinilai bergerak terlalu lambat.
" Robot pembunuh saat ini sudah tidak lagi hanya sekadar fiksi ilmiah," kata Rasha Abdul Rahim, penasihat Amnesty International bidang kecerdasan buatan dan hak asasi manusia.
"Dari drone (pesawat nirawak) dengan kecerdasan buatan dan dilengkapi senapan otomatis yang mampu memilih target sendiri, kemanjuan teknologi persenjataan kini mulai jauh melampaui hukum internasional," lanjutnya dilansir dari AFP.
"Karena itulah kami menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah nyata demi menghentikan penyebaran senjata mematikan ini sebelum terlambat," katanya menegaskan.
Komentar Amnesty International tersebut datang saat para pakar pemerintahan tentang sistem senjata otonom mematikan di CCW mulai menggelar pertemuan selama sepekan di Jenewa sejak Senin (27/8/2018).
Badan PBB itu telah menggelar perundingan robot pembunuh yang pertama tahun lalu. Ketua CCW, Amandeep Gill, yang juga duta perlucutan senjata India, mengatakan bahwa pembicaraan telah membawa kemajuan yang baik sejak saat itu.
Meski demikian negara-negara anggota belum mencapai kesepakatan tentang langkah yang akan diambil untuk menangani senjata-senjata tersebut.
Jumlah negara-negara yang menyerukan larangan terhadap penggunaan robot pembunuh sebagai senjata telah mengalami peningkatan. Saat ini disebutkan sedikitnya 26 negara telah mendukung pelarangan tersebut.
Tetapi negara-negara yang diyakini memiliki senjata otonom paling maju, termasuk Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Israel belum mencapai komitmen untuk bentuk mekanisme pembatasan penggunaannya.
Keputusan diharapkan dapat tercapai pekan ini atau pada konferensi CCW yang lebih luas pada November mendatang.
Tetapi persyaratan untuk tercapainya sebuah konsensus dikhawatirkan dapat menjadi batu sandungan. (Agni Vidya Perdana)
Sumber : https://www.kompas.com/
