 |
| Pasukan Pembebasan WNI |
Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah melaporkan kondisi kesiapan pasukannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pasukan TNI dan Polri itu akan digunakan ketika Filipina merasa membutuhkan pasukan Indonesia. Namun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tidak menjelaskan sejauh mana hasil komunikasi dengan pihak Filipina.
"Jadi intinya kalau memang katakanlah pemerintah Filipina tidak bisa segera menyelesaikan itu, kalau memang diizinkan kita siap," ujar Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Hari ini merupakan batas waktu permintaan tebusan yang diberikan kelompok Abu Sayyaf kepada Indonesia untuk membebaskan 10 WNI yang disandera di Filipina.
Kelompok radikal ini meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso sebagai syarat pembebasan 10 WNI.
Lokasi Penyanderaan 10 WNI di Filipina Diketahui
Pemerintah telah mengetahui keberadaan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang ditawan kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
10 orang WNI yang merupakan awak kapal tugboat Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 itu terpantau melalui satelit.
"Dari pantauan satelit sebenarnya kita juga tahu posisi kapal kita atau orang-orang kita ada di mana," ujar Sekretraris Kabinet Pramono Anung di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Pramono mengatakan, lokasi 10 WNI termasuk para penyandera sudah diketahui secara detail oleh Pemerintah Filipina dan Pemerintah Indonesia.
Namun Pramono mengaku enggan membeberkan secara detail lokasi tempat para tawanan."Kita memiliki peralatan itu dan kita sudah tahu mereka ada di mana tapi kita menghormati pemerintahan Filipina dan harapannya bisa segera dibebaskan," tuturnya.
Hidayat Minta RI Tak Tunduk dengan Permintaan Kelompok Abu Sayyaf
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah Indonesia tidak mengikuti keinginan kelompok Abu Sayyaf, penyandera 10 Warga Negara Indonesia (WNI) di Filipina yang meminta uang tebusan.
"Jangan kita tunduk pada maunya perompak," kata Hidayat di gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Mereka meminta uang tebusan sejumlah Rp15 miliar. Sedangkan (uang) Rp15 M itu tidak sedikit. Itu merupakan jumlah yang signifikan," kata Hidayat di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Hidayat menyebutkan, ini masalah yang harus diselesaikan segera dan sebagai tantangan yang harus dilewati dengan tidak memberikan uang tebusan.
"Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia, bagaimana agar warga selamat dan kedaulatan kita tidak diinjak-injak oleh perompak," jelasnya.
"Tidak boleh kalah dengan beberapa orang. Kalau pakai ideologi Islam, itu salah. Jangan dibiasakan untuk menyiapkan uang, nanti kita tebus, lama-lama habis, rugi dan akan sering terjadi," tambahnya.
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/1099350/14/jokowi-terima-laporan-kesiapan-pasukan-pembebasan-wni-1460097988
