DPR Pernah Persoalkan Alasan TNI Beli AgustaWestland 101 - Radar Militer

29 Mei 2017

DPR Pernah Persoalkan Alasan TNI Beli AgustaWestland 101

AgustaWestland 101
AgustaWestland 101 

Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 untuk TNI AU yang sempat dipersoalkan DPR ternyata memang bermasalah. Apalagi Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo sudah secara terang-terangan membuka korupsi di balik pembelian helikopter angkut pasukan itu.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, baik TNI ataupun Kementerian Pertahanan tidak pernah membeber merek dan jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dibeli. Sebab, dalam rapat-rapat kerja dengan DPR RI, pihak TNI ataupun Kemenhan hanya menyampaikan bahwa TNI AU akan membeli helikopter pengangkut.
"Tidak ada merek yang ditulis atau produk mana, hanya kami membacanya membeli heli angkut berat. Ya sudah selesai, silakan," ujar pria yang akrab disapa Kang TB itu, Minggu (28/5).
Sedangkan soal jenis, harga, proses pengadaannya menjadi ranah TNI dan pemerintah. Dari sekian jenis produk, katanya, TNI AU akhirnya memilih AW 101.
Hasanuddin menambahkan, kalangan Komisi I DPR dalam rapat lanjutan dengan Kemhan dan Panglima TNI memang sempat menanyakan alasan TNI AU memilih AW 101.Merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka pengadaan alutsista dari luar negeri bisa dilakukan jika industri pertahanan di dalam negeri belum bisa membuatnya
"Mempertanyakan kenapa kok beli AW 101 padahal ada produk yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kelas heli, harus produk dalam negeri karena sudah mampu membuat," tegas mantan sekretaris militer kepresidenan itu.
Nyatanya TNI AU mendatangkan AW 101. "Kalau memaksa mereka beli itu ya sudah, kan bukan hanya DPR (lembaga pengawasan, red). Di dalam (TNI) ada yang ngontrol. Ada irjen, BPK, unsur-unsur pengawasan," pungkas politikus PDIP itu.

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda

- Berkomentarlah yang sopan dan bijak sesuai isi artikel/ berita;
- Dilarang berkomentar SPAM, SARA, Politik, Provokasi dsb