Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan meminta pemerintah Indonesia dapat menetapkan lokasi tenggelamnya kapal USS Houston sebagai kawasan konservasi maritim. Hal itu disampaikan Donovan ketika bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Kamis (7/11/2019).
Donovan mengemukakan bahwa kapal perang yang tenggelam di Selat Sunda pada 1 Maret 1942 tersebut memiliki nilai sejarah bagi warga AS. Menurutnya, kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting.
 |
| USS Houston |
“Jika berkenan, kami berharap KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Ini memiliki makna besar bagi kami. Jika diperkenankan, kami siap membantu pengelolaan kawasan konservasi maritim tersebut dan memberikan pelatihan (capacity building) bagi pengelola serta memberikan bantuan sosial bagi warga sekitar kawasan,” ucap Donovan seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (8/11/2019).
Permintaan ini direspons positif oleh Menteri Edhy. Dia mengemukakan pihaknya secara prinsip mendukung hal tersebut. Kendati demikian, Edhy menyatakan pembentukan kawasan konservasi maritim memerlukan koordinasi dan persiapan yang matang.
“Pada prinsipnya kami mendukung dan sangat ingin membantu. Tapi tentunya untuk memutuskan pembentukan kawasan ini kami perlu koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan perlu persiapan yang matang,” ujar Edhy.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS serta potensi kerja sama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.
Di bidang investasi, Donovan menyampaikan bahwa salah satu perusahaan AS, Forever Oceans Corporations (FOC) telah menjalankan kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budidaya lepas pantai. Adapun komoditas yang dibudidayakan yakni ikan Amberjack untuk diekspor ke AS.
Menyambut baik kedatangan Dubes AS beserta jajarannya, Edhy menyampaikan bahwa KKP berkomitmen untuk melanjutkan program-program kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya lewat kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memerangi illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.
“Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya. Kami akan pastikan kebijakan KKP ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,” ujar Edhy.(Iim Fathimah Timorria)
Sumber : https://ekonomi.bisnis.com/
