 |
| Militer Bangladesh |
Di tengah ketegangan hubungan akibat arus pengungsi Rohingya, Bangladesh kembali menuduh Myanmar melanggar kedaulatan wilayah udara mereka.
Bangladesh memperingatkan, jika militer Myanmar kembali melakukan pelanggaran wilayah udara maka akan ada konsekuensi yang diterima mereka.
Diberitakan Reuters, Bangladesh menuduh pesawat tempur dan helikopter Myanmar telah melanggar ruang udara mereka sebanyak tiga kali, pada 10, 12 dan 14 September.
Pemerintah Bangladesh juga telah menghubungi seorang pejabat tinggi Kedutaan Besar Myanmar di Dhaka untuk mengeluhkan insiden itu. Myanmar dituntut segera melakukan tindakan yang memastikan pelanggaran kedaulatan semacam itu tidak terjadi lagi.
Jurubicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup informasi mengenai insiden yang dikeluhkan Bangladesh itu. Namun, dia berjanji bahwa Myanmar akan memeriksa informasi yang diberikan oleh Bangladesh.
"Kedua negara kita menghadapi krisis pengungsi. Kita perlu berkolaborasi dengan pemahaman yang baik, "katanya kepada Reuters.
Sejauh ini, Bangladesh sudah menampung lebih dari 400.000 pengungsi Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Warga Rohingya sendiri tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Dewan Keamanan PBB sudah mendesak Myanmar untuk mengakhiri kekerasan yang lebih tepat digambarkan sebagai pembersihan etnis.
Tetapi, Myanmar juga menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa pasukan keamanannya hanya melakukan operasi pembersihan untuk menghadapi pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pos jaga polisi dan kamp tentara Myanmar pada 25 Agustus.
Bangladesh sudah meminta semua pengungsi untuk kembali ke Myanmar. Sedangkan pemerintah Myanmar mengatakan akan membawa kembali pengungsi yang dapat membuktikan kewarganegaraan Myanmar. Padahal, mayoritas warga Rohingya yang melarikan diri tidak memiliki kewarganegaraan.
Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, berangkat ke Majelis Umum PBB pada hari ini. Di sana dia akan meminta tekanan internasional agar Myanmar membawa semua pengungsi kembali setelah menghentikan "pembersihan etnis"[ald]
Sumber : http://dunia.rmol.co/
Bangladesh memperingatkan, jika militer Myanmar kembali melakukan pelanggaran wilayah udara maka akan ada konsekuensi yang diterima mereka.
Diberitakan Reuters, Bangladesh menuduh pesawat tempur dan helikopter Myanmar telah melanggar ruang udara mereka sebanyak tiga kali, pada 10, 12 dan 14 September.
Pemerintah Bangladesh juga telah menghubungi seorang pejabat tinggi Kedutaan Besar Myanmar di Dhaka untuk mengeluhkan insiden itu. Myanmar dituntut segera melakukan tindakan yang memastikan pelanggaran kedaulatan semacam itu tidak terjadi lagi.
Jurubicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa dia tidak memiliki cukup informasi mengenai insiden yang dikeluhkan Bangladesh itu. Namun, dia berjanji bahwa Myanmar akan memeriksa informasi yang diberikan oleh Bangladesh.
"Kedua negara kita menghadapi krisis pengungsi. Kita perlu berkolaborasi dengan pemahaman yang baik, "katanya kepada Reuters.
Sejauh ini, Bangladesh sudah menampung lebih dari 400.000 pengungsi Rohingya yang menyeberang dari Myanmar. Warga Rohingya sendiri tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Dewan Keamanan PBB sudah mendesak Myanmar untuk mengakhiri kekerasan yang lebih tepat digambarkan sebagai pembersihan etnis.
Tetapi, Myanmar juga menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan bahwa pasukan keamanannya hanya melakukan operasi pembersihan untuk menghadapi pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap pos jaga polisi dan kamp tentara Myanmar pada 25 Agustus.
Bangladesh sudah meminta semua pengungsi untuk kembali ke Myanmar. Sedangkan pemerintah Myanmar mengatakan akan membawa kembali pengungsi yang dapat membuktikan kewarganegaraan Myanmar. Padahal, mayoritas warga Rohingya yang melarikan diri tidak memiliki kewarganegaraan.
Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, berangkat ke Majelis Umum PBB pada hari ini. Di sana dia akan meminta tekanan internasional agar Myanmar membawa semua pengungsi kembali setelah menghentikan "pembersihan etnis"[ald]
Sumber : http://dunia.rmol.co/
